Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2015

Peraturan ini mencabut: 1. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo.

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 ini membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Gorontalo. Pembentukan badan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pelayanan, mempersingkat waktu pelayanan, dan menghindari biaya-biaya tak resmi dalam proses perizinan dan nonperizinan.

BPMPTSP memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal. Fungsi BPMPTSP meliputi perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas, penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal.

Susunan organisasi BPMPTSP terdiri dari kepala badan, sekretaris (membawahi subbagian program dan pelaporan, umum dan kepegawaian, serta keuangan), bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan (membawahi subbidang pelayanan serta subbidang perizinan dan nonperizinan), bidang penanaman modal (membawahi subbidang pengembangan penanaman modal serta subbidang promosi dan kerjasama), bidang data dan pengendalian (membawahi subbidang data serta subbidang pengaduan dan pengendalian), UPT, dan kelompok jabatan fungsional. Kepala BPMPTSP memiliki kewenangan menandatangani perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, Walikota membentuk Tim Teknis yang terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait. Tim Teknis memiliki kewenangan memberikan saran pertimbangan terkait permohonan perizinan. Untuk melaksanakan sebagian tugas teknis, dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) BPMPTSP.

1. Pelimpahan Kewenangan atau Pendelegasian Kewenangan dalam hal Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal yang belum diberikan kepada kepala BPMPTSP pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 2. Penataan organisasi BPMPTSP dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

(-)