[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b884f165-c8e5-4e5b-bfb5-5a60ed75b004","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Badan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-04-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Badan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ORGANISASI TATA KERJA-BADAN PENANAMAN MODAL-PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD.2015/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Organisasi & Tata Kerja Badan Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No 29 Tahun 1959; UU No 25 Tahun 2007; UU No 23 Tahun 2014; PP No 38 Tahun 2007; PP No 41 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang organisasi dan tata kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu (BPMPTSP) di wilayah Kota Gorontalo, termasuk di dalamnya mengatur tentang pembentukan BPMPTSP Kota Gorontalo, kedudukan tugas fungsi dan kewenangan BPMPTSP, susunan organisasi BPMPTSP, tim teknis dan unit pelaksana teknis, jabatan fungsional, tata kerja, kepegawaian dan keuangan BPMPTSP Kota Gorontalo. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2015. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dian Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n Peraturan Daerah ini terdiri atas 14 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Pasal 77 sampai dengan Pasal 81 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 1 Tahun 2015 ini membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPMPTSP) Kota Gorontalo. Pembentukan badan ini bertujuan untuk menyederhanakan prosedur pelayanan, mempersingkat waktu pelayanan, dan menghindari biaya-biaya tak resmi dalam proses perizinan dan nonperizinan.

BPMPTSP memiliki tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal. Fungsi BPMPTSP meliputi perumusan kebijakan teknis, pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah daerah, pembinaan dan pelaksanaan tugas, penyelenggaraan pelayanan administrasi, koordinasi pelayanan, serta pemantauan dan evaluasi proses pelayanan perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal.

Susunan organisasi BPMPTSP terdiri dari kepala badan, sekretaris (membawahi subbagian program dan pelaporan, umum dan kepegawaian, serta keuangan), bidang pelayanan perizinan dan nonperizinan (membawahi subbidang pelayanan serta subbidang perizinan dan nonperizinan), bidang penanaman modal (membawahi subbidang pengembangan penanaman modal serta subbidang promosi dan kerjasama), bidang data dan pengendalian (membawahi subbidang data serta subbidang pengaduan dan pengendalian), UPT, dan kelompok jabatan fungsional. Kepala BPMPTSP memiliki kewenangan menandatangani perizinan dan nonperizinan serta penanaman modal atas nama Walikota berdasarkan pendelegasian kewenangan.

Dalam pelaksanaan pelayanan, Walikota membentuk Tim Teknis yang terdiri dari pejabat satuan kerja perangkat daerah terkait. Tim Teknis memiliki kewenangan memberikan saran pertimbangan terkait permohonan perizinan. Untuk melaksanakan sebagian tugas teknis, dapat dibentuk unit pelaksana teknis (UPT) BPMPTSP.

","transitional_provisions","1. Pelimpahan Kewenangan atau Pendelegasian Kewenangan dalam hal Perizinan dan Nonperizinan serta Penanaman Modal yang belum diberikan kepada kepala BPMPTSP pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.\n2. Penataan organisasi BPMPTSP dilakukan penyesuaian paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

GORONTALO CITY REGIONAL REGULATION
NUMBER 1 OF 2015
CONCERNING
ESTABLISHMENT OF ORGANIZATION AND WORK PROCEDURE
OF THE AGENCY FOR CAPITAL INVESTMENT AND ONE-STOP INTEGRATED SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 212 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, it is necessary to establish the Organization and Work Procedure of the Agency for Investment and Integrated One-Stop Service; \n \n
In view of:	\n \n Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia of 1959 Number 74, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 1822); \n Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b884f165-c8e5-4e5b-bfb5-5a60ed75b004","actionData","errors"]