[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b878d6f6-520e-4d61-aaa6-b44403327b10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bogor Nomor 14 Tahun 2004","number","14","year","2004","published_date","2004-03-18","effective_date","2004-04-16","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bogor","place_of_enactment","Cibinong","theme","Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan - organisasi - dan - tata - kerja - dinas - kependudukan - catatan - sipil - dan - keluarga - berencana - kabupaten - bogor
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, LD Kab. Bogor Tahun 2004 No. 164
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk melaksanakan ketentuan kewenangan Prda dibidang kependududkan , atatan Sipil dan Keluarga Berencana maka perlu membentuk perda tentang Pementukan, Organisasi dan tata erja Dinas Kependudukan , Catatan Sipil dan eluarga Berncana kab Bogor. \n Dasar Hukum Peraturan daerah Ini Adalah UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 43 Tahun 1999; UU No. 10 Tahun 1992; UU No. 22 Tahun 199; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; PP No. 21 Tahun 1994; PP No. 27 Tahun 1994; PP No. 25 Tahun 2000PP No. 97 Tahun 2000; PP No. 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 11 Tahun 2002; PP No. 99 Tahun 2000; sebagaimana telah diubah dengan PP No. 12 Tahun 2002; PP No. 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 13 Tahun 2002; PP No. 8 Tahun 2003; PP No. 9 Tahun 2003; Perda Kab Bogor no. 7 Tahun 2001; Perda Kab Bogor No. 9 tahun 2004. \n Peraturan daearh Ini Mengatur Tentang ketentuan Umum, Pembentukan , edudukan Tugas Dan Fungsi, Organisasi, Unit Pelaksana Tenis Dinas (UPTD), kelompok Jabatan Fungsional Tata kerja, Kepegawaian, Pembiayaan, Ketentuan Peraliahan, Dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 April 2004. \n 35 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bogor sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan di bidang kependudukan, catatan sipil, dan keluarga berencana. Dinas ini bertugas merumuskan kebijakan teknis, memberikan perizinan, dan melaksanakan pelayanan umum di bidang tersebut.

Tugas dan Fungsi:

Perumusan kebijakan teknis operasional bidang kependudukan.
Penataan penyebaran penduduk dan penataan urbanisasi serta migrasi non permanen.
Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan.
Penetapan rencana kependudukan daerah.
Pemantauan perkembangan kependudukan daerah.
Penetapan proyeksi penduduk.
Penyelenggaraan analisis dampak kependudukan.
Penyerasian perencanaan pembangunan lintas sektor.
Penyelenggaraan sistem administrasi kependudukan (pendaftaran dan pencatatan penduduk).
Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Penerbitan berbagai kartu identitas kependudukan lainnya.
Penerbitan Akta Catatan Sipil.
Penyelenggaraan sistem informasi kependudukan.
Pengumpulan dan pengolahan data penduduk.
Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan, catatan sipil dan keluarga berencana.
Pemberian perizinan dan pelayanan umum bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta keluarga berencana.
Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pendaftaran penduduk dan catatan sipil serta keluarga berencana.
Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas.
Pelaksanaan ketatausahaan Dinas.

Organisasi:

Kepala Dinas
Bagian Tata Usaha (Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Keuangan)
Bidang Kependudukan (Seksi Administrasi Penduduk, Seksi Penyuluhan dan Publikasi)
Bidang Catatan Sipil (Seksi Administrasi Kelahiran dan Kematian, Seksi Perkawinan, Perceraian dan Pengakuan, Pengesahan, Pengangkatan Anak)
Bidang Kualitas Penduduk (Seksi Keluarga Berencana, Seksi Pemberdayaan Keluarga)
Bidang Data dan Analisa Program (Seksi Pengolahan dan Pelaporan Data, Seksi Analisa dan Evaluasi Program)
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
Kelompok Jabatan Fungsional

","transitional_provisions","1. Kebijakan pemerintahan yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 3 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi Dinas Daerah masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya peraturan daerah ini.\n2. Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Badan harus disertai dengan penataan aspek Personalia, Pembiayaan, Peralatan dan Dokumentasi (P3D) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan operasionalisasi Dinas Daerah sesuai bidang, tugas dan fungsi Dinas agar tetap mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang baru.\n4. Peruntukan dan penggunaan sarana dan prasarana yang diakibatkan oleh penataan organisasi berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur lebih lanjut oleh Keputusan Bupati.\n5. Uraian tugas jabatan pada Dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF BOGOR REGENCY
NUMBER 14 YEAR 2004
CONCERNING
ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURE OF THE OFFICE OF
POPULATION, CIVIL REGISTRY AND FAMILY
PLANNING OF BOGOR REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BOGOR,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to carry out the duties of the authority of the Regional Government in the field of Population, Civil Registry and Family Planning and in order to provide services to the community, it needs to be carried out by the Regional Office as an element of the Regional Government which continuously organizes the function of formulating technical policies in accordance with the scope of its duties, granting permits and implementing public service;
that based on the considerations as referred to in letter a and to make effective the role, position and implementation of main tasks and functions in the field of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b878d6f6-520e-4d61-aaa6-b44403327b10","actionData","errors"]