[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b86f5e6b-41e9-46a4-bc1c-1d581a300b40","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2019 tentang Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tabalong Nomor 2 Tahun 2019","number","2","year","2019","published_date","2019-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tabalong","place_of_enactment","Tanjung","theme","Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2019/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang
ABSTRAK:	\n \n Untuk memberikan perlindungan kepada\r\nkonsumen dan produsen dalam hal kebenaran dan\r\nketepatan pengukuran atas penggunaan alat Ukur Takar\r\nTimbang dan Perlengkapannya agar senantiasa layak\r\nuntuk dipakai sesuai dengan peraturan perundang\r\nundangan, perlu dilakukan pembinaan kemetrologian\r\nberupa pelayanan tera/tera uIang. Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pelaksanaan\r\nmetrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan\r\nmerupakan kewenangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 110 ayat (1) huruf 1\r\ndan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun\r\n2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka\r\nPemerintah Daerah dapat memungut retribusi atas\r\npelayanan teraJ tera ulang yang ditetapkan dengan\r\nPeraturan Daerah. \n Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 8 Tabun 1965; Undang-Undang Nomor 2 Tabun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985; Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 ; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 ; Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2017 ; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor\r\n08/M.DAG/PER/3/2010 ; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31/M.DAG/PER\r\n110/2011 ; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M.DAG/PER\r\n110/2012 ; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M.DAG/PER\r\n110/2014 ; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 78/MDAG/PER/11/2016; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26fM.DAG/PER\r\n15/2017 ; Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 67 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun\r\n2010 ; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun\r\n2016 .\r\n\r\n \n Peraturan ini memuat tentang Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Nama, Obyek, Subjek dan Wajib Retribusi; Golongan Retribusi; Tata Cara Tera /Tera Ulang; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip yang Dianut Dalam Penetapan Struktur dan Besaran Tarif; Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Tata Cara Pemungutan; Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran; Sanksi Administratif; Tata Cara Penagihan; Pembetulan, Pengurangan Ketetapan, Penghapusan dan Pembatalan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 2019. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang di Kabupaten Tabalong. Latar belakangnya adalah untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan produsen terkait kebenaran dan ketepatan pengukuran alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). Tujuannya adalah untuk memastikan UTTP layak pakai sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan dalam pelaksanaan metrologi legal, termasuk tera, tera ulang, dan pengawasan. Retribusi pelayanan tera/tera ulang merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Ketentuan Substansial:

Objek retribusi meliputi pelayanan tera, tera ulang, dan/atau pengujian UTTP yang diberikan oleh Pemerintah Daerah. UTTP diklasifikasikan menjadi UTTP biasa dan UTTP yang mempunyai sifat khusus dan/atau tertanam. Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan tera/tera ulang. Wajib retribusi adalah setiap orang atau badan pemilik atau pemakai UTTP dan BDKT yang memperoleh jasa pelayanan tera/tera ulang UTTP atau pengujian BDKT.

Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum. Pemilik/pemakai UTTP mengajukan permohonan tera/tera ulang ke Dinas. Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, peralatan, jumlah UTTP/BDKT, dan jangka waktu tera/tera ulang.

Prinsip penetapan tarif memperhatikan biaya penyedia jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian. Struktur tarif bersifat proporsional berdasarkan jenis dan kapasitas UTTP serta lamanya waktu pengujian. Wilayah pemungutan retribusi adalah di Daerah.

Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Wajib retribusi wajib membayar retribusi secara tunai atau lunas di Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TABALONG
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGULATION OF TABALONG REGENCY
NUMBER 02 OF 2019
CONCERNING
LEVY FOR METROLOGY / RE-METROLOGY SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TABALONG,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide protection to consumers and producers in terms of the truth and accuracy of measurement of the use of Measuring, Weighing, and Measuring Instruments and their Equipment so that they are always suitable for use in accordance with statutory regulations, it is necessary to carry out metrology development in the form of metrology/re-metrology services;
that according to the provisions of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, the implementation of legal metrology in the form of metrology, re-metrology and supervision is the authority of the Regional Government;
that based on the provisions of Article 110 paragraph (1) letter 1

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b86f5e6b-41e9-46a4-bc1c-1d581a300b40","actionData","errors"]