[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b86b4295-5b91-453c-9007-7be5aca1558a","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-09-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pohuwato","place_of_enactment","Marisa","theme","Pengarusutamaan Gender","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pengarusutamaan Gender
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD 2023 (5)
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengarusutamaan Gender
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta menjamin hak yang sama dan/atau setara antara laki-laki dan perempuan untuk menikmati hak-hak warga negara di bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum, diperlukan pengarusutamaan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945, UU No 6 Tahun 2003, UU No 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 13 Tahun 2022, UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan UU No 6 Tahun 2023, Permendagri No 15 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 67 Tahun 2011, Permendagri No 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 120 Tahun 2018, Permen PPPA No 13 Tahun 2020. \n Dalam peraturan ini diatur tentang Pengarusutamaan Gender termasuk didalamnya mengatur mengenai ketentuan umum, tugas dan kewenangan, ruang lingkup, perencanaan, pelaksanaan dan pemberdayaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, partisipasi masyarakat, pembinaan, penghargaan, pendanaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 September 2023. \n Terdiri dari 12 halaman dengan lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) bertujuan untuk meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan serta menjamin kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai bidang seperti ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial budaya, politik, pemerintahan, dan hukum. Peraturan ini dimaksudkan sebagai landasan dan acuan untuk percepatan pelembagaan PUG dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang responsif gender.\n\nKetentuan substansial mencakup tugas Pemerintah Daerah dalam merumuskan kebijakan, strategi, dan pedoman tentang pelaksanaan PUG, serta kewenangan untuk menetapkan kebijakan daerah, melakukan koordinasi, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan PUG. Pemerintah Daerah juga berwenang memfasilitasi anggaran, penguatan kelembagaan, dan pelaksanaan kebijakan yang responsif gender. Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan PUG dan membentuk Kelompok Kerja PUG (Pokja PUG) untuk mempercepat pelaksanaan PUG. Pokja PUG bertugas mempromosikan, memfasilitasi, dan menyusun program kerja terkait PUG, serta mendorong perencanaan dan penganggaran yang responsif gender. Peraturan ini juga mengatur tentang pemberdayaan perempuan dan laki-laki melalui peningkatan kualitas hidup dan keluarga, serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan responsif gender.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang telah terbentuk, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF POHUWATO
GORONTALO PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF POHUWATO REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
CONCERNING
GENDER MAINSTREAMING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POHUWATO,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the position, role and quality of women and guarantee equal and/or equivalent rights between men and women to enjoy the rights of citizens in the fields of economy, health, education, socio-culture, politics, government administration, and law, gender mainstreaming is needed as an effort to realize gender equality and justice in development, social, national and state life;
that to provide legal certainty in the implementation of gender mainstreaming in Pohuwato Regency, it is necessary to regulate it in a regional regulation;
that based on Article 12 of the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 15 of 2008 concerning General Guidelines for Gender

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b86b4295-5b91-453c-9007-7be5aca1558a","actionData","errors"]