[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b861ca48-6816-497e-bde7-c7f8af9ef67c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Magetan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Magetan No. 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-02-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"88f2972e-158f-4396-b4de-acd42e05eae1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Magetan","place_of_enactment","Magetan","theme","Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

struktur-organisasi
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah
ABSTRAK:	\n \n perlu menetapkan peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 32 Tahun 2004, UU No 24 Tahun 2007, UU No 12 Tahun 2011, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, Permendagri No 57 Tahun 2007, Permendagri No 46 Tahun 2008, Permendagri No 53 Tahun 2011, Perka BNPB No 3 Tahun 2008 \n organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) di Kabupaten Magetan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kesiapan terhadap bencana. BPBD bertugas menetapkan pedoman penanggulangan bencana, standarisasi penyelenggaraan penanggulangan bencana, menyusun peta rawan bencana, menetapkan prosedur tetap penanganan bencana, melaksanakan penanggulangan bencana, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati, mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan barang, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran, dan melaksanakan kewajiban lain sesuai peraturan perundang-undangan.

BPBD menyelenggarakan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi, serta pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana. Organisasi BPBD terdiri dari Kepala BPBD (ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah), Unsur Pengarah, dan Unsur Pelaksana. Unsur Pengarah bertugas memberikan masukan dan saran kepada Kepala BPBD dalam penanggulangan bencana. Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana dan bertugas melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana. Unsur Pelaksana memiliki fungsi koordinasi, komando, dan pelaksana.

Susunan Organisasi Unsur Pelaksana BPBD terdiri dari Kepala Pelaksana, Sekretariat Unsur Pelaksana, Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Seksi Kedaruratan dan Logistik, Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Kepala Pelaksana BPBD adalah jabatan struktural eselon III-a, sedangkan Kepala Sekretariat dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV-a. Pengisian jabatan Unsur Pelaksana BPBD berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang memiliki kemampuan, pengetahuan, keahlian, pengalaman, ketrampilan, dan integritas yang dibutuhkan dalam penanganan bencana.

","transitional_provisions","1. Penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana tetap dilaksanakan oleh Satuan Pelaksana, Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan/atau Instansi terkait sepanjang belum dilakukan pelantikan pejabat berdasarkan Struktur Organisasi BPBD yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MAGETAN
REGIONAL REGULATION OF MAGETAN REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
ORGANIZATION AND WORK SYSTEM
REGIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MAGETAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to increase awareness and preparedness for disasters and to carry out disaster management, it is deemed necessary to form a regional apparatus that carries out disaster management functions;
that based on the provisions of Article 25 of Law Number 24 of 2007 concerning Disaster Management, Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organization, and Article 2 paragraph (2) of Minister of Home Affairs Regulation Number 46 of 2008 concerning Guidelines for Organization and Work Procedures of the Regional Disaster Management Agency, it is necessary to establish the Organization and Work Procedures of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b861ca48-6816-497e-bde7-c7f8af9ef67c","actionData","errors"]