[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b85e33b4-5917-443c-b1d8-ff30919e18c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Poso Nomor 22 Tahun 2008 tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Poso Nomor 22 Tahun 2008","number","22","year","2008","published_date","2008-10-14","effective_date","2008-10-20","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Poso","place_of_enactment","Poso","theme","Retribusi Jasa Usaha Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - perikanan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, LD.2008/No.22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Jasa Usaha Perikanan
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa retribusi jasa usaha perikanan merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka memantapkan pelaksanaan otonomi yang seluas-luasnya;\r\nb.\tbahwa potensi dari sektor perikanan yang ada di daerah ini perlu dikembangkan dan dikelola secara optimal dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah;\r\nc.\tbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan di Kabupaten Poso. \n 1. \tUndang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);\r\n2.\tUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);\r\n3.\tUndang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ); \r\n4.\tUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4398);\r\n\r\n5.\tUndang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);\r\n6.\tUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);\r\n\t7.\tPeraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 4139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 119);\r\n8.\tPeraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Poso (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2008 Nomor 1). \n Peraturan Daerah ini memuat antara lain:\r\na. Ketentuan Umum;\r\nb. Jasa Usaha Perikanan;\r\nc. Nama, Objek, dan Subjek Retribusi;\r\nd. Golongan Retribusi;\r\ne. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa;\r\nf. Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif;\r\ng. Wilayah Pemungutan;\r\nh. Tata Cara Pemungutan;\r\ni. Pembinaan dan Pengawasan;\r\nj. Larangan;\r\nk. Ketentuan Penyidikan;\r\nl. Ketentuan Pidana;\r\nm. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2008. \n 10 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha Perikanan di Kabupaten Poso. Latar belakang pembentukan peraturan ini adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan potensi perikanan yang ada. Tujuan utamanya adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Objek Retribusi: Pangkalan pendaratan ikan, tempat pelelangan ikan, es balok, kapal ikan, mobil box, mes nelayan, bengkel perikanan, ruang pendingin, balai benih ikan, dan air bersih.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang menggunakan fasilitas usaha perikanan yang disediakan oleh pemerintah daerah.
Tarif Retribusi: Besaran retribusi untuk setiap objek retribusi diatur secara rinci, meliputi tarif tambat kapal, labuh kapal, harga es dan air bersih, jasa fasilitas PPI, penjualan benih ikan, sewa bangunan/tanah, sewa listrik, pelayanan bengkel, pas masuk PPI, kapal ikan, dan mobil boks.
Tata Cara Pemungutan: Pemungutan retribusi dilakukan oleh Aparat Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan jasa Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Hasil penerimaan retribusi disetor ke Bendaharawan Khusus penerima UPTD setiap hari, dan selanjutnya disetor ke Kas Daerah.
Pembinaan dan Pengawasan: Pembinaan dan pengawasan operasional pengelolaan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dilaksanakan oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.

Peraturan ini juga mengatur tentang larangan terkait ikan yang mengandung racun atau busuk, serta larangan bagi aparat pengelola PPI untuk ikut serta menawar dalam pelelangan ikan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Barang siapa melanggar ketentuan dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 7 dan Pasal 17, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terhutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF POSO REGENCY
NUMBER 22 OF 2008
CONCERNING
LOCAL FEE FOR FISHERY BUSINESS SERVICES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF POSO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the local fee for fishery business services is one of the potential sources of
Local Revenue to finance the
implementation of regional administration in order to strengthen
the implementation of the widest possible autonomy;
that the potential of the fisheries sector in this region needs to be
developed and managed optimally in an effort to increase
Local Revenue;
that based on the considerations as referred to in letters a
and b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning the Local Fee for
Fishery Business Services in Poso Regency;

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Regions-
Level II in Sulawesi (State Gazette of the Republic

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b85e33b4-5917-443c-b1d8-ff30919e18c8","actionData","errors"]