[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8539a91-5a19-44f6-b9a2-ab9d71004bad","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batanghari Nomor 2 Tahun 2014 tentang PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Batang Hari No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Batanghari","place_of_enactment","Muara Bulian","theme","PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PELAYANAN PUBLIK
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik serta untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, harus diterapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik; \r\nPemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik secara terintegrasi dan berkesinambungan dalam upaya memenuhi harapan dan tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik;\r\nStandar dan kriteria pelayanan publik yang dijadikan pedoman bagi setiap penyelenggara pelayanan publik dan masyarakat sebagaimana dimaksud, perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah untuk kepastian hukumnya sehingga menjamin adanya perlindungan hak masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik yang prima; \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 1956 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 65 Tahun 2005; PP No. 96 Tahun 2012; \n Perda ini mengatur mengenai Pelayanan Publik, meliputi; Maksud, Tujuan, Asas dan Ruang Lingkup; Tata Kelola Pelayanan Publik; Hak, Kewajiban dan Larangan; Peran Serta Masyarakat; Pembinaan dan Pengawasan; Evaluasi dan Pelaporan; Pembiayaan; Ketentuan Sanksi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014. \n 19 hlm., Penjelasan 6 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dengan penyelenggara pelayanan. Penyelenggaraan Pelayanan Publik bertujuan untuk mewujudkan batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait; mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik; memenuhi penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, serta kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan. Penyelenggara berkewajiban menyusun dan menetapkan standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan mengelola sistem informasi pelayanan publik. Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana. Penyelenggara dapat mengadakan kerjasama pelayanan publik. Penyelenggara wajib melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara periodik. Penyelenggara wajib menyediakan sarana dan prasarana yang diperuntukkan bagi penyandang cacat, anak-anak, lanjut usia dan wanita hamil. Penyelenggara wajib memiliki kode etik. Setiap penerima pelayanan berhak mengadukan penyelenggaraan pelayanan publik kepada penyelenggara.","transitional_provisions","1. SKPD perlu menyesuaikan dengan Standar Pelayanan Peraturan Daerah ini.\n2. Standar Pelayanan yang sudah ada dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggara yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 17 ayat (1), Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 22 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.\n2. Sanksi administrasi berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat, mutasi jabatan, pembebasan tugas dan jabatan dalam waktu tertentu, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, dan/atau pemberhentian tidak dengan hormat.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF BATANG HARI
JAMBI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BATANG HARI REGENCY
NUMBER: 2 YEAR 2014
CONCERNING
ORGANIZATION OF PUBLIC SERVICE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BATANG HARI,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to improve the quality and ensure the provision of public service and to provide protection for the public from abuse of authority in the organization of public service, the principles of good governance must be applied;
that the Regional Government is obliged to organize public service in an integrated and sustainable manner in an effort to meet the expectations and demands of the public for the quality of public service;
that the standards and criteria of public service which are used as guidelines for every public service provider and the public as referred to in letter b need to be regulated in a Regional Regulation for legal certainty so as to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8539a91-5a19-44f6-b9a2-ab9d71004bad","actionData","errors"]