[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b84d5baa-5a04-4fe2-bff8-7898f5658645","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2019 tentang PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2019","number","4","year","2019","published_date","2019-04-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pacitan","place_of_enactment","Pacitan","theme","PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Ketenagakerjaan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD Kabupaten Pacitan Tahun 2019 Nomor 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA
ABSTRAK:	\n \n a. babwa sesuai dengan kewensingan daerab dan dalam\r\nrangka terwujudnya pembangunan di bidang\r\nketenagakerjaan, maka untuk mengoptimalkan\r\nperanan dan kedudukan tenaga kerja perlu adanya\r\npengaturan bidang ketenagakerjaan untuk\r\nmeningkatkan kesejahteraan;\r\nb. bahwa dalam rangka menyelenggarakan urusan di\r\nbidang tenaga kerja yang menjadi kewenangan\r\nPemerintah Kabupaten Pacitan sebagaimana dimaksud\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor\r\n9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, perlu adanya Peraturan Daerah. \n 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang\r\nKetenagakerjaan;\r\n2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan\r\nUndang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang\r\nPerubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23\r\nTahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;\r\n3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang\r\nPerlindungan Pekerja Migran Indonesia. \n Peraturan Daerah tentang pemberdayaan dan perlindungan tenaga kerja meliputi:\r\na. pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja;\r\nb. wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;\r\nc. penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja;\r\nd. perlindungan dan pengupahan tenaga kerja;\r\ne. fasilitas kerja;\r\nf. hubungan industrial; dan\r\ng. jaminan Sosial. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 April 2019. \n 34 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberdayakan dan melindungi tenaga kerja di Kabupaten Pacitan. Latar belakangnya adalah bahwa pekerjaan merupakan hak asasi manusia yang harus dijamin oleh Pemerintah Daerah. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk mewujudkan perencanaan tenaga kerja yang efektif, sistem pelatihan kerja yang terpadu, kebijakan produktivitas kerja, penyediaan dan pendayagunaan tenaga kerja yang optimal, perlindungan dan kesejahteraan tenaga kerja, serta harmonisasi antara pekerja, pengusaha, dan Pemerintah Daerah.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek. Pertama, pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja diatur melalui penyelenggaraan pelatihan berbasis kompetensi, perizinan dan pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja (LPK), serta pembinaan LPK. Kedua, Pemerintah Daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam pelayanan penempatan tenaga kerja, perlindungan pekerja migran Indonesia, serta perpanjangan RPTKA dan notifikasi untuk Tenaga Kerja Asing. Ketiga, penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja diatur dengan prinsip terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi, termasuk memberikan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja disabilitas dan tenaga kerja lokal. Keempat, perlindungan dan pengupahan tenaga kerja mencakup keselamatan dan kesehatan kerja, hygiene perusahaan, moral dan kesusilaan, serta perlakuan yang sesuai dengan harkat martabat manusia. Kelima, fasilitas kerja seperti kesempatan beribadah dan fasilitas kesejahteraan juga diatur. Keenam, hubungan industrial diatur melalui pembentukan Lembaga Kerjasama Tripartit dan mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Terakhir, jaminan sosial tenaga kerja juga menjadi bagian dari peraturan ini.

Peraturan ini mengatur kewajiban bagi perusahaan untuk melaporkan informasi lowongan kerja, memberikan kesempatan kerja yang sama bagi penyandang disabilitas, serta mengutamakan tenaga kerja lokal. Selain itu, diatur pula mengenai waktu kerja, istirahat, cuti, dan larangan mempekerjakan anak di bawah umur. Kebijakan pengupahan diarahkan untuk mencapai penghasilan yang layak bagi pekerja, dengan menetapkan upah minimum dan struktur skala upah. Fasilitas kesejahteraan seperti ruang laktasi, seragam kerja, fasilitas K3, fasilitas ibadah, dan fasilitas kesehatan juga wajib disediakan oleh perusahaan.

","transitional_provisions","1. Segala kebijakan Daerah, perizinan, pengesahan dan rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap Pasal 26, Pasal 45, Pasal 61 ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 83 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (5) dapat dikenakan sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara alat produksi, atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PACITAN
EAST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PACITAN REGENCY
NUMBER 4 OF 2019
CONCERNING
EMPOWERMENT AND PROTECTION OF LABOR

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PACITAN,

\n\n \n \n

Considering:

that working is a fundamental human right that is upheld, respected, and guaranteed its enforcement, therefore the Regional Government is obliged to provide guarantees to every citizen to obtain decent work, because work is a source of income for a person to meet the needs of life for himself and his family;
that in accordance with regional authority and in order to realize development in the field of labor, in order to optimize the role and position of labor, it is necessary to regulate the field of labor to improve welfare;
that in order to carry out affairs in the field of labor which is the authority of the Pacitan Regency Government as referred to in Law Number 23 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b84d5baa-5a04-4fe2-bff8-7898f5658645","actionData","errors"]