[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b8252155-f8b8-4546-8f22-5d2655ef8563","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 13 Tahun 2011","number","13","year","2011","published_date","2011-10-11","effective_date","2011-10-12","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar","place_of_enactment","Polewali Mandar","theme","Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Produk daerah-penjualan
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2011/No.13, TLD/No.13
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah
ABSTRAK:	\n \n dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar perlu menyesuaikan Peraturan Daerah Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah. \n dasar hukum: UU No.8 Tahun 1981; UU No.12 Tahun 1992; UU No.26 Tahun 2004; UU No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan UU No.45; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.28 Tahun 2009; PP No.58 Tahun 2005; PP No.74 Tahun 2005; Permendagri No.59 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; PP No.91 Tahun 2010;Permendagri No.21 Tahun 2011; Peraturan Menteri Keuangan No.147 /PMK07/2010; Perda Kabupaten Polewali Mandar No.3 Tahun 2009; Perda Kabupaten Polewali Mandar No.10 Tahun 2009. \n Dalam Perda ini diatur mengenai nama, objek dan subjek retribusi, struktur dan besarnya tarif retribusi, serta wilayah pemungutan retribusi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Oktober 2011. \n 9 halaman, Penjelasan 2 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Nomor 18 Tahun 1999 Seri B Nomor 17 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mamasa Tahun 1999 Nomor 18 Seri B Nomor 17).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah di Kabupaten Polewali Mandar. Latar belakangnya adalah penyesuaian terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Objek Retribusi: Penjualan produksi usaha daerah yang meliputi bibit tanaman, bibit ikan, dan hasil produksi usaha daerah lainnya, kecuali penjualan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.
Subjek Retribusi: Orang pribadi atau badan yang memperoleh hasil produksi usaha daerah.
Tarif Retribusi: Didasarkan pada jenis, ukuran hasil produksi yang dijual, dan tarif pasar yang berlaku. Jika tarif pasar sulit ditemukan, tarif ditetapkan berdasarkan biaya per satuan penyediaan jasa dan keuntungan yang dikehendaki.
Wilayah Pemungutan: Di wilayah daerah tempat penjualan dilakukan.
Tata Cara Pembayaran: Retribusi harus dibayar tunai/lunas di kas daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati. Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Penagihan: Dilakukan dengan STRD dan didahului dengan Surat Teguran/Peringatan jika wajib retribusi tidak membayar tepat waktu.
Penghapusan Piutang: Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 (tiga) tahun, kecuali jika ada tindak pidana di bidang retribusi.
Insentif Pemungutan: Dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","PERDA Kab. Polewali Mandar No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Restribusi Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/293921/perda-kab-polewali-mandar-no-1-tahun-2024","b62d95d1-5e35-4967-ac2c-072d23ff12a3","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF POLEWALI MANDAR REGENCY

REGIONAL REGULATION OF POLEWALI MANDAR REGENCY

NUMBER 13 YEAR 2011

CONCERNING

LEVY ON SALES OF REGIONAL BUSINESS PRODUCTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF POLEWALI MANDAR,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, the Government of Polewali Mandar Regency needs to adjust the Regional Regulation on Levies on Sales of Regional Business Production;
that to implement the adjustments as referred to in letter a, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Levies on Sales of Regional Business Production;

In view of:

Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1981 Number 76, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b8252155-f8b8-4546-8f22-5d2655ef8563","actionData","errors"]