[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b81bd6b4-7d5b-4f06-801b-1aa423b30bd8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Konstruksi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2015","number","7","year","2015","published_date","2015-12-21","effective_date","2016-01-13","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong","place_of_enactment","Curup","theme","Izin Usaha Konstruksi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

IZIN USAHA KONSTRUKSI
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, Lembaran daerah Kabupaten rejang lebong Tahun 2016 Nomor 106
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Izin Usaha Konstruksi
ABSTRAK:	\n \n Kegiatan pertambangan rakyat dan potensi mineral logam, bukan logam dan batuan, tersebar di wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan pelaksanaannya perlu diusahakan untuk menunjang pemerataan berusaha untuk meningkatkan pembangunan ekonomi lokal.\r\nPertambangan rakyat merupakan kegiatan penambangan yang dilakukan oleh penduduk setempat, menggunakan alat-alat yang sangat sederhana dan luas wilayah pertambangan serta investasi yang terbatas, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.\r\nUntuk memberikan jaminan kepastian hukum yang tegas dan jelas, dalam rangka mengatur pengelolaan pertambangan rakyat di daerah agar pelaksanaannya dapat lebih tertib, berdayaguna, berhasil guna dan berwawasan lingkungan, maka perlu adanya landasan hukum pengaturan tentang pertambangan rakyat.\r\nBerdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara, antara lain pembentukan peraturan perundang – undangan daerah.\r\nOleh karena itu perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong tentang Pertambangan Rakyat. \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 28 Tahun 1959, UU No. 9 Tahun 1967, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 3 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertambangan Rakyat. Dimuat ketentuan umum, asas dan tujuan, penggolongan bahan tambang, wilayah pertambangan rakyat, izin pertambangan rakyat, pengelolaan limbah, pelaksanaan pertambangan rakyat, penggunaan tanah untuk kegiatan usaha pertambangan, perlindungan masyarakat, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, berakhirnya izin pertambangan rakyat, pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Januari 2016. \n Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, semua ketentuan produk hukum daerah yang berkaitan dengan pertambangan rakyat, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini. \n Terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.\r\nPeraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini. \n Peraturan ini terdiri atas 16 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pertambangan Rakyat bertujuan untuk mengatur kegiatan pertambangan rakyat agar lebih tertib, berdayaguna, berhasil guna, dan berwawasan lingkungan. Latar belakangnya adalah potensi mineral logam, bukan logam, dan batuan yang tersebar di wilayah kabupaten, serta perlunya meningkatkan pembangunan ekonomi lokal melalui pertambangan rakyat.

Peraturan ini mengatur penggolongan bahan tambang yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, meliputi mineral logam, mineral bukan logam, dan batuan. Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan kriteria tertentu, seperti cadangan mineral sekunder di sungai, cadangan primer logam dengan kedalaman maksimal 25 meter, dan luas maksimal WPR 25 hektare. Penetapan WPR dilakukan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan berkonsultasi dengan DPRD.

Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ditetapkan oleh Bupati berdasarkan permohonan dari penduduk setempat, kelompok masyarakat, atau koperasi, setelah WPR ditetapkan. Luas wilayah IPR bervariasi, yaitu maksimal 1 hektare untuk perseorangan, 5 hektare untuk kelompok masyarakat, dan 10 hektare untuk koperasi. IPR berlaku paling lama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Pemegang IPR memiliki hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengawasan, serta bantuan modal. Mereka juga wajib mematuhi peraturan keselamatan kerja, mengelola lingkungan hidup, membayar iuran, dan menyampaikan laporan kegiatan.

Peraturan ini juga mengatur pengelolaan limbah, pelaksanaan pertambangan rakyat, penggunaan tanah, perlindungan masyarakat, serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat sekitar WPR. Pemegang IPR wajib menyusun program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikonsultasikan dengan berbagai pihak.

","transitional_provisions","1. Terhadap perizinan yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku perizinan dimaksud dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 23 ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, atau pencabutan IPR.\n2. Usaha penambangan tanpa IPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.\n3. Pemegang IPR yang menyampaikan laporan tidak benar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e dipidana dengan pidana penjara dan denda sebagaimaan diatur dalam Pasal 159 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.\n4. Pengeluaran IPR yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan penyalahgunaan kewenangan diberi sanksi pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 165 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF REJANG LEBONG REGENCY
NUMBER 7 OF 2013
CONCERNING
SMALL-SCALE MINING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REJANG LEBONG,

Considering:

that small-scale mining activities and the potential for mineral
metallic, non-metallic and rock, are spread across the
Rejang Lebong Regency and its implementation needs
to be pursued to support equitable business opportunities to
improve local economic development;
that small-scale mining is an activity
mining carried out by local residents,
using very simple tools and a limited
mining area and investment, which
aims to improve the welfare of the community;
that to provide clear and firm legal certainty
in order to regulate the management of
small-scale mining in the region so that its implementation can be
more orderly, efficient, effective and environmentally sound,
it is necessary to have a legal basis for regulating
small-scale mining;
that based on the provisions of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b81bd6b4-7d5b-4f06-801b-1aa423b30bd8","actionData","errors"]