[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b815f186-f3eb-4367-b741-f0758ee02f1d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":89,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI\r\nDAN KOMUNIKASI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018","number","7","year","2018","published_date","2018-10-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2bf79628-3333-4ba8-b4c8-3748a648a8df","Kebijakan Umum Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"e7a10380-e482-4ad0-a4f3-b9d2fd0ef772","Riset & Teknologi","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI\r\nDAN KOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - PEMERINTAHAN - BERBASIS - TEKNOLOGI - INFORMASI - KOMUNIKASI
2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2018/NO. 4 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI\r\nDAN KOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n •\tUntuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, perlu untuk menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam menyelenggarakan Pemerintahan Berbasis Teknologi, Informasi dan Komunikasi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diperlukan adanya penguatan regulasi yang akan menjadi pedoman pelaksanaan, penentu arah kebijakan sekaligus landasan dalam penyelenggaraannya. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 2000; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 82 Tahun 2012; dan PERDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 18 Tahun 2016. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: ketentuan umum, serta asas, maksud dan tujuan Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis TIK. Selain itu diatur pula tentang ruang lingkup, penyelenggaraan e-government, penyelenggaraan sistem pengamanan informasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta pembiayaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2018. \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n 14 hlm, Penjelasan 7 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakangnya adalah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.

\n\n

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

Perencanaan: Penyelenggaraan e-Government harus mengacu pada rencana induk e-Government yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Rencana ini harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional serta daerah.
Kelembagaan: Setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki organisasi yang mendukung penyelenggaraan e-Government, dilengkapi dengan sumber daya manusia bidang TIK yang kompeten.
Aplikasi: Pengembangan aplikasi harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD, mengacu pada rencana induk e-Government, dan memperhatikan prioritas kebutuhan, integrasi data, interoperabilitas sistem informasi, serta ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia.
Data: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki data untuk keperluan statistik sektoral wajib berbagi data dengan PD terkait dan menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data. Seluruh data harus disimpan dalam pusat data yang dikelola oleh Dinas.
Infrastruktur: Infrastruktur TIK digunakan untuk mendukung penyelenggaraan e-Government, meliputi perangkat keras, data center, jaringan data dan komunikasi, serta bandwidth. Pengelolaan infrastruktur ini dibagi antara PD dan Dinas.
Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi: Bertujuan untuk melindungi data dan informasi Pemerintah Provinsi serta meminimalisir risiko teknologi dan informasi. Ini mencakup pengamanan pada sistem elektronik dan transaksi elektronik.

\n\n

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik oleh Pemerintah Provinsi, serta pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

REGIONAL REGULATION OF BANGKA BELITUNG ISLANDS PROVINCE
NUMBER 7 OF 2018
CONCERNING
IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY, INFORMATION
AND COMMUNICATION-BASED GOVERNANCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b815f186-f3eb-4367-b741-f0758ee02f1d","actionData","errors"]