For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018 tentang PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Also known as: Perda Provinsi Bangka Belitung 7/2018 · Perda Provinsi Bangka Belitung No. 7 Tahun 2018 · Perda Provinsi Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2018

Status:
Active
Effective Date:30 Oktober 2018Publication Date:30 Oktober 2018
Kebijakan Umum PemerintahOtonomi & Pemerintahan DaerahRiset & Teknologi

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERBASIS TEKNOLOGI, INFORMASI DAN KOMUNIKASI
LocationPemerintah Provinsi Bangka Belitung
Effective Date30 Oktober 2018
Publication Date30 Oktober 2018
Place of EnactmentPangkal Pinang

(-)

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pemerintahan berbasis Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Latar belakangnya adalah untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan TIK.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu:

  1. Perencanaan: Penyelenggaraan e-Government harus mengacu pada rencana induk e-Government yang disusun oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi. Rencana ini harus selaras dengan rencana pembangunan jangka panjang dan menengah nasional serta daerah.
  2. Kelembagaan: Setiap Perangkat Daerah (PD) harus memiliki organisasi yang mendukung penyelenggaraan e-Government, dilengkapi dengan sumber daya manusia bidang TIK yang kompeten.
  3. Aplikasi: Pengembangan aplikasi harus disesuaikan dengan tugas dan fungsi PD, mengacu pada rencana induk e-Government, dan memperhatikan prioritas kebutuhan, integrasi data, interoperabilitas sistem informasi, serta ketersediaan infrastruktur dan sumber daya manusia.
  4. Data: Setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) yang memiliki data untuk keperluan statistik sektoral wajib berbagi data dengan PD terkait dan menjaga keterkinian, akurasi, serta keutuhan data. Seluruh data harus disimpan dalam pusat data yang dikelola oleh Dinas.
  5. Infrastruktur: Infrastruktur TIK digunakan untuk mendukung penyelenggaraan e-Government, meliputi perangkat keras, data center, jaringan data dan komunikasi, serta bandwidth. Pengelolaan infrastruktur ini dibagi antara PD dan Dinas.
  6. Penyelenggaraan Sistem Pengamanan Informasi: Bertujuan untuk melindungi data dan informasi Pemerintah Provinsi serta meminimalisir risiko teknologi dan informasi. Ini mencakup pengamanan pada sistem elektronik dan transaksi elektronik.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan sistem elektronik oleh Pemerintah Provinsi, serta pembiayaan yang bersumber dari APBN, APBD, dan sumber lain yang sah.

(-)

(-)