[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b805234c-e13b-4170-957e-e8629ccbbe6d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 1 Tahun 2019","number","1","year","2019","published_date","2019-02-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tana Tidung","place_of_enactment","Tideng Pale","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD Tahun 2019 / No. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu
ABSTRAK:	\n \n berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 300/3251/Bj Tentang Tindak Lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017, maka perlu menghentikan pemungutan Retribusi Izin Gangguan \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945\r\nUndang-Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur\r\nUndang-Undang Nomor 28 tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n \n Ketentuan Pasal 1 angka 23, 24, 25, 26, dan 27 dihapus\r\nKetentuan Bab II Pasal 2 huruf b dan c dihapus\r\nKetentuan Pasal ayat (4) angka 3, angka 5 dan angka 6 diubah\r\nKetentuan Pasal 7 ayat (1) angka ditambah,\r\nDiantara Pasal 8 dan 9 Pasal disisipkan (dua) Pasal, yakni Pasal 8A dan Pasal 8B\r\nPasal 9 dihapus.\r\nPasal 10 dihapus. \r\nPasal 11 dihapus\r\nPasal 12 dihapus\r\nPasal 13 dihapus\r\nPasal 14 dihapus\r\nPasal 15 dihapus\r\nPasal 16 dihapus\r\nPasal 17 dihapus\r\nPasal 18 dihapus\r\nKetentuan Pasal 22 diubah\r\nKetentuan Pasal 31 ayat (1) diubah\r\nKetentuan ayat (3) Pasal 40 diubah\r\nKetentuan ayat (7) Pasal 41 diubah\r\nKetentuan ayat (3) Pasal 43 diubah\r\nKetentuan ayat (3) Pasal 44 diubah\r\nKetentuan ayat (3) Pasal 45 diubah\r\nKetentuan ayat (3) Pasal 46 diubah\r\nKetentuan ayat (2) Pasal 50 diubah\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Februari 2019. \n Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu \n 17 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 19)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Perubahan ini meliputi penghapusan beberapa definisi terkait Izin Gangguan, perubahan pada jenis retribusi daerah yang digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu, perubahan pada komponen dan penghitungan retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penambahan ketentuan mengenai garis sempadan bangunan dan keamanan lingkungan dalam proses pembangunan, serta perubahan tarif retribusi Izin Trayek.

\n\n

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 yang mencabut peraturan terkait izin gangguan, sehingga perlu menghentikan pemungutan Retribusi Izin Gangguan.

\n\n

Ketentuan Substansial:

\n\n

Penghapusan definisi terkait Izin Gangguan.
Perubahan jenis retribusi perizinan tertentu, dengan menghilangkan retribusi izin gangguan.
Perubahan komponen retribusi IMB dan penyesuaian tarif.
Penambahan ketentuan mengenai garis sempadan bangunan dan kewajiban menjaga keamanan serta kebersihan lingkungan selama proses pembangunan.
Perubahan tarif Retribusi Izin Trayek untuk angkutan darat, laut, dan sungai.
Peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi jika subjek retribusi mengalami bencana alam atau pailit.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Dalam hal pemegang Izin melakukan pelanggaran dan/atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan/atau Peraturan Perundang - undangan yang lebih tinggi, maka Bupati dapat memberikan sanksi berupa:\n a. Peringatan Tertulis;\n b. Pencabutan sementara izin, dan/atau;\n c. Pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kab. Tana Tidung No. 19 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/126019/perda-kab-tana-tidung-no-19-tahun-2012","0bf9b09d-958b-4414-92f3-3042039d5353","partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF TANA TIDUNG
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF TANA TIDUNG REGENCY
NUMBER.1... YEAR 2019
CONCERNING
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 19 OF 2012 CONCERNING
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TANA TIDUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic
Indonesia Number 19 of 2017 concerning the Revocation of
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 concerning
Guidelines for Determining Nuisance Permits in the Regions As
has been amended by Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic
Indonesia Number 22 of 2016 concerning Amendments to
Regulation of the Minister of Home Affairs Number 27 of 2009 concerning
Guidelines for Determining Nuisance Permits in the Regions and Letter
Circular of the Minister of Home Affairs Number 300/3251/Bj Concerning
Follow-up to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b805234c-e13b-4170-957e-e8629ccbbe6d","actionData","errors"]