[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7fe1f1e-4670-4fab-b0e8-3d0041e67fb3","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2010","number","8","year","2010","published_date","2010-09-21","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"71ca0285-cb28-441b-a353-905c82a8d497","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang","place_of_enactment","Pangkajene Sidenreng","theme","Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pengendalian menara telekomunikasi
2010
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2018/NO.8
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n sebagai upaya untuk mensinergikan kebutuhan di bidang telekomunikasi\r\ndengan aspek kemanfaatan lingkungan sehingga tidak mengganggu kelestarian\r\nlingkungan dan kenyamanan masyarakat dalam wilayah Kabupaten Sidenreng\r\nRappang, maka di pandang perlu untuk meletakkan landasan-landasan\r\npengaturan peyelenggaraan telekomunikasi sehingga bisa terwujud\r\npelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan menara telekomunikasi yang\r\nberwawasan lingkungan \n Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\nUndang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi \r\nUndang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung \r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (\r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 \r\nUndang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi \r\n Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Radio dan Orbit Satelit \r\nPeraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi Dan Informatika Dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/ 03/2009 dan Nomor 3/P/2009, tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi; \r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil,\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sidenreng , Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2009-2013 .\r\n \n PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2010. \n 11 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang ini mengatur tentang pengendalian menara telekomunikasi. Latar belakangnya adalah untuk mensinergikan kebutuhan telekomunikasi dengan kelestarian lingkungan dan kenyamanan masyarakat. Tujuannya adalah mewujudkan sistem penyelenggaraan telekomunikasi yang berwawasan lingkungan, mendukung industri telekomunikasi, meningkatkan pendapatan asli daerah, mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat, serta menyesuaikan dengan rencana tata ruang kabupaten.

Ketentuan substansial mencakup:

Penetapan rencana penempatan dan persebaran menara telekomunikasi oleh Bupati dengan memperhatikan ketersediaan ruang, kepadatan pemakai jasa, kaidah penataan ruang, estetika, keamanan, dan ketertiban lingkungan.
Pembagian zona persebaran menara telekomunikasi berdasarkan potensi ruang dan kepadatan pemakai jasa.
Persyaratan desain dan konstruksi menara telekomunikasi, termasuk penggunaan menara bersama yang dapat digunakan oleh sekurang-kurangnya tiga operator dan memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI).
Kewajiban memiliki rekomendasi dan izin prinsip pembangunan menara telekomunikasi serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Pemerintah Daerah.
Pengendalian menara telekomunikasi melalui pengawasan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan penertiban.
Kewajiban pemilik menara untuk mengasuransikan menara dan warga sekitar.
Kerjasama antara penyedia menara dan Pemerintah Daerah dalam pembangunan dan penataan menara telekomunikasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang persyaratan perizinan, termasuk dokumen yang harus dilampirkan untuk mendapatkan rekomendasi dan IMB.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penyedia menara yang mengoperasikan menara tanpa sarana pendukung dan identitas yang jelas dapat dikenakan sanksi pembekuan atau pencabutan izin.\n2. Penyedia menara yang tidak memenuhi ketentuan penggunaan menara bersama dapat dibekukan izinnya maksimal 6 bulan.\n3. Penyedia menara yang tidak memberikan pelaporan dan data terkait pengendalian serta kelaikan teknis izinnya dibekukan sampai ketentuan dipenuhi.\n4. Penyedia menara yang tidak mengasuransikan menara dan warga sekitar dapat dicabut izinnya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SIDENRENG RAPPANG REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2010

REGIONAL REGULATION OF SIDENRENG RAPPANG REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2010
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF SIDENRENG RAPPANG,

Considering:

that as an effort to synergize the needs in the field of telecommunications
with aspects of environmental benefits so as not to disrupt the preservation
of the environment and the comfort of the community within the Sidenreng
Rappang Regency, it is deemed necessary to lay the foundations for
the provision of telecommunications so that the
implementation of development and utilization of telecommunication towers that
are environmentally sound can be realized;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary
to establish a Regional Regulation on Telecommunication Tower Control;

In view of:

Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions
i

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7fe1f1e-4670-4fab-b0e8-3d0041e67fb3","actionData","errors"]