[{"_1":2,"_130":-5,"_131":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7fba1f4-5157-4e24-9f10-4c37f92434fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_126":127,"_128":129},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_101":102,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":-5,"_124":125},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-12-18","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bekasi","place_of_enactment","Bekasi","theme","Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD 2015/10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2015. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembentukan Rukun Tetangga, Rukun Warga dan LPM di Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2005 Nomor 4 Seri E)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 Tahun 2015 ini mengatur tentang pedoman pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kota Bekasi. Latar belakang pembentukan LPM adalah untuk menampung dan mewujudkan aspirasi serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan, serta untuk mengoptimalkan peran lembaga masyarakat dalam mendukung kelancaran tugas Kelurahan.

Peraturan ini mengatur kedudukan, tugas, fungsi, hak, dan kewajiban LPM Kelurahan, FK-LPM Kecamatan, dan FK-LPM Kota Bekasi. LPM Kelurahan berfungsi sebagai mitra pemerintah Kelurahan dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan. FK-LPM Kecamatan bertugas membantu Pemerintah Kecamatan dalam menampung dan mengawal aspirasi LPM kelurahan. FK-LPM Kota Bekasi bertugas membantu Pemerintah Kota Bekasi dalam menampung dan mengawal aspirasi FK-LPM Kecamatan.

Peraturan ini juga mengatur tentang pembentukan LPM Kelurahan, termasuk persyaratan keanggotaan dan pengurus, tata cara pemilihan, serta pengesahan. Anggota LPM adalah Warga Negara Indonesia dan penduduk Kelurahan setempat. Pengurus LPM dipilih dari dan oleh masyarakat Kelurahan setempat dengan persyaratan tertentu, seperti pendidikan minimal SLTA, usia minimal, dan berkelakuan baik. Pemilihan pengurus LPM dilaksanakan dengan cara musyawarah yang difasilitasi oleh Kelurahan.

Selain itu, peraturan ini mengatur tentang forum musyawarah LPM, hubungan kerja antara LPM dengan pemerintah, fasilitas yang dapat diberikan oleh pemerintah daerah, serta sumber dana LPM yang dapat diperoleh dari APBD, iuran anggota, bantuan masyarakat, dan usaha lain yang sah. Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LPM.

","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka LPM yang telah ada harus menyesuaikan dalam kurun waktu 6 (enam) bulan, terhitung sejak di undangkan dalam Lembaran Daerah Kota Bekasi.","sanctions","(-)","revokes",[96],{"_97":98,"_99":100},"text","Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2005 dicabut.","link","","revoked_by",[103],{"_97":104,"_99":105,"_36":106},"PERDA Kota Bekasi No. 13 Tahun 2020 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Bekasi","https://peraturan.bpk.go.id/Details/174030/perda-kota-bekasi-no-13-tahun-2020","6f13d1dd-b164-4193-a93b-97a71a2b69a8","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
BEKASI CITY

NUMBER : 10
SERIES: E

REGULATION OF BEKASI CITY
NUMBER 10 YEAR 2015

TENTANG

GUIDELINES FOR ESTABLISHING
THE COMMUNITY EMPOWERMENT INSTITUTION OF BEKASI CITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAYOR OF BEKASI,

\n\n \n \n

Menimbang:

bahwa Regional Autonomy is the authority of the Autonomous Region to regulate and manage the interests of the local community according to its own initiative based on the aspirations of the community in accordance with statutory regulations;
bahwa to accommodate, realize the aspirations and participation of the community in development, the community on its own initiative can form a forum;
bahwa in supporting the smooth running of the Village's duties to improve government services, improve development and community empowerment, community institutions need to be optimized;
bahwa based on the considerations as referred

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7fba1f4-5157-4e24-9f10-4c37f92434fd","actionData","errors"]