[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7fa7d0b-9c7c-4698-b315-0c8e5b0f228f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Palopo Nomor 4 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Palopo No. 4 Tahun 2012","number","4","year","2012","published_date","2012-02-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Palopo","place_of_enactment","Palopo","theme","RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2012/NO.4, TLD NO.104
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah; Retribusi Perizinan Tertentu merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka peningkatan kemampuan pembiayaan bagi daerah sehingga perlu diatur pengelolaannya; pengelolaan Retribusi Perizinan Tertentu perlu dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang partisipatif, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan aspek kemampuan masyarakat, keadilan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Palopo tentang Retribusi Perizinan Tertentu. \n Dasar Hukum: 1. Undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara \r\n2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana \r\n3. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bebas dari kolusi, Korupsi dan Nepotisme \r\n4. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kab.Mamasa dan Kota Palopo di Propinsi Sulawesi Selatan \r\n5. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembendaharaan Negara \r\n6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara \r\n 8. Undang – undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan \r\n9. Undang – Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan tanggung Jawab Keuangan Negara \r\n10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah \r\n11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah \r\n 12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang \r\n13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah \r\n14. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan propinsi sebagai daerah Otonomi \r\n 17. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelola dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.\r\n \n MENGATUR TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Februari 2012. \n 27 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Perubahannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Perizinan Tertentu di Kota Palopo. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna menunjang kemandirian daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu, yaitu:

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
Retribusi Izin Gangguan
Retribusi Izin Trayek
Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek, subjek, dan wajib retribusi untuk setiap jenis retribusi.
Tata cara penghitungan retribusi, yang didasarkan pada perkalian antara tingkat penggunaan jasa dan tarif retribusi.
Prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi, yaitu untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin.
Struktur dan besarnya tarif untuk setiap jenis retribusi, yang bervariasi berdasarkan jenis izin, klasifikasi jalan, fungsi bangunan, luas tempat usaha, jenis angkutan, dan volume produksi.
Wilayah pemungutan retribusi, yaitu di wilayah daerah tempat pelayanan dan/atau penggunaan jasa dilaksanakan.
Tata cara pemungutan retribusi, yang menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD) atau dokumen lain yang dipersamakan.
Penentuan pembayaran retribusi, yang dilakukan secara lunas dalam satu kali pembayaran, namun dapat diberikan kemudahan pembayaran secara angsur.

Peraturan ini juga mengatur tentang keberatan, masa dan saat terutangnya retribusi, pengembalian kelebihan pembayaran, kedaluwarsa penagihan, pemberian keringanan, pengurangan, dan pembebasan retribusi, pembukuan dan pemeriksaan, insentif pemungutan, penyidikan, sanksi administratif, dan penagihan.

","transitional_provisions","1. Retribusi yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah mengenai jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang.\n2. Khusus retribusi izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol diberlakukan setelah ditetapkan Perubahan Peraturan daerah Kota Palopo Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pelarangan Minuman Beralkohol dan Pengawasannya.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.\n2. Aparat Pemerintah yang bertugas melakukan pemungutan dan penyetoran retribusi tidak menyetor atau kurang menyetor diberikan sanksi berupa hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi Daerah terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PALOPO CITY
NUMBER: 4 YEAR 2012
ON
CERTAIN PERMIT RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PALOPO,

\n\n \n \n

Considering:

that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution, it provides authority to the Regional Government to stipulate Regional Regulations concerning Regional Retribution;
that Certain Permit Retribution is one of the sources of regional income in order to increase the financing capacity for the region so that its management needs to be regulated;
that the management of Certain Permit Retribution needs to be carried out by prioritizing the principles of financial management that are participatory, transparent and accountable by taking into account aspects of community capacity, fairness and improving the quality of service to the community;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7fa7d0b-9c7c-4698-b315-0c8e5b0f228f","actionData","errors"]