[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7edebc1-bbb3-4898-a6f4-7be3d1550911","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Bangka Belitung No. 6 Tahun 2009","number","6","year","2009","published_date","2009-05-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Bangka Belitung","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-KEARSIPAN-DI-LINGKUNGAN-PEMERINTAH-PROVINSI-KEPULAUAN-BANGKA-BELITUNG
2009
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD Tahun 2009 Nomor 6 Seri E/TLD Nomor 46
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
ABSTRAK:	\n \n Arsip mempunyai nilai dan arti yang sangat penting bagi Pemerintah Provinsi \r\nKepulauan Bangka Belitung, dalam rangka kelangsungan penyelenggaraan \r\npemerintahan daerah, pertanggungjawaban dan memori kolektif.\r\nUntuk mendukung kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, arsip sebagai bahan bukti pertanggungjawaban dan memori kolektif sebagaimana dimaksud pada huruf \r\na, perlu dilestarikan dan dikelola secara profesional. \n UU No.7 Thn 1971; UU No.8 Thn 1974; UU No.8 Thn 1981; UU No.8 Thn 1997; UU No.27 Thn 2000; UU No.10 Thn 2004; UU No.32 Thn 2004; UU No.33 Thn 2004; PP No.34 Thn 1979; PP No.16 Thn 1994; PP No.87 Thn 1999; PP No.87 Thn 1999; PP No.58 Thn 2005; PP No.38 Thn 2007; PP No.41 Thn 2007; Keppres No.105 Thn 2004; Perda No.10 Thn 2007; Perda No.2 Thn 2008; Perda No.4 Thn 2008; Perda No.5 Thn 2008; Prda No.6 Thn 2008; Perda No.7 Thn 2008. \n Dalam peraturan ini membahas tentang pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah provinsi kepulauan bangka belitung; penyelenggara kearsipan; pengelolaan kearsipan; prasarana dan sarana; sumber daya manusia; pembinaan dan pegawasan; pelaporan; kerja sama; peran serta masyarakat; pelayanan; sanksi; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan arsip yang profesional sebagai bukti pertanggungjawaban pemerintah daerah dan memori kolektif bangsa.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Penyelenggara kearsipan terdiri atas Perangkat Daerah, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta, Organisasi Nonpemerintah, dan Perorangan. Gubernur bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan kearsipan perangkat daerah dan mengkoordinasikan penyelenggaraan kearsipan oleh pihak lainnya. Fungsi ini dilaksanakan oleh Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah (BPAD).
Pemerintah Provinsi berkewajiban menetapkan norma, standar, dan pedoman kearsipan, mengembangkan sistem kearsipan, mengangkat jabatan fungsional Arsiparis, menetapkan kebijakan di bidang sarana dan prasarana kearsipan, serta melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan kearsipan.
Setiap instansi wajib menyelenggarakan kearsipan sesuai tugas pokok dan fungsinya. Masyarakat wajib mentaati peraturan kearsipan dalam setiap permintaan pelayanan informasi.
Arsip dikelompokkan menjadi Arsip Dinamis (aktif dan inaktif) dan Arsip Statis. Arsip aktif dikelola oleh unit pengolah, arsip inaktif dipindahkan ke BPAD, dan arsip statis dikonsultasikan ke Arsip Nasional Republik Indonesia.
Pengelolaan Arsip Dinamis meliputi pengelolaan arsip aktif (penciptaan, penataan, penggunaan, penyimpanan, perawatan, penyusutan) dan pengelolaan arsip inaktif (penataan, penyimpanan, penggunaan, perawatan, penyusutan).
Pengelolaan Arsip Statis meliputi pengumpulan, penyimpanan, perawatan, penyelamatan, dan penggunaan.
Peraturan ini juga mengatur prasarana dan sarana kearsipan, sumber daya manusia (pengangkatan pejabat fungsional Arsiparis), pembinaan dan pengawasan, pelaporan, kerja sama, peran serta masyarakat, dan pelayanan kearsipan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap Pejabat dan/atau Pegawai Negeri Sipil yang melanggar Pasal 15 dikenai sanksi administrasi.\n2. Orang yang lalai menyebabkan kerusakan arsip/tempat penyimpanan arsip dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n3. Orang yang lalai menyebabkan hilangnya informasi/arsip dapat dikenai pidana kurungan paling lama 6 bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00.\n4. Orang yang sengaja dan melawan hukum menyebabkan kerusakan arsip/tempat penyimpanan arsip dapat dikenakan sanksi pidana.\n5. Orang yang sengaja dan melanggar hukum menyebabkan hilangnya informasi/arsip dapat dikenakan sanksi pidana.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
PROVINCE OF BANGKA BELITUNG ISLANDS
NUMBER 6 YEAR 2009
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT WITHIN THE PROVINCIAL GOVERNMENT
OF BANGKA BELITUNG ISLANDS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF BANGKA BELITUNG ISLANDS,

Considering:

that archives have very important value and meaning for the Government
of the Province of Bangka Belitung Islands, in order to continue
the implementation of regional administration, as evidence
of accountability and collective memory;
that to support the continuity of the implementation of governmental
affairs in the Province of Bangka Belitung Islands, archives as evidence
of accountability and collective memory as referred to in letter
a, need to be preserved and managed professionally;
that based on the considerations as referred to in letter a and
letter b, it is necessary to form a Regional Regulation concerning Archival Management
within the Provincial Government of Bangka Belitung

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7edebc1-bbb3-4898-a6f4-7be3d1550911","actionData","errors"]