[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7e21152-952c-4164-90ad-4987c66a0349","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil","short_title","Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 2008","number","25","year","2008","published_date","2008-04-04","effective_date","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","6910a8b1-2cbb-425c-8ca9-861501b76ebd","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Presiden (Perpres)","short_name","PERPRES","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 25, LLSETKAB : 99 HLM
Peraturan Presiden (PERPRES) TENTANG Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 04 April 2008. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007. Tujuan utama dari peraturan ini adalah untuk memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, serta perlindungan status hak sipil penduduk. Peraturan ini mengatur secara rinci persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, termasuk pencatatan biodata, penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), serta pencatatan peristiwa penting seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian. Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan, seperti korban bencana dan orang terlantar, serta pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri. Peraturan ini menetapkan bahwa semua ketentuan yang ada harus disesuaikan dengan peraturan ini dalam waktu satu tahun sejak ditetapkan.

","transitional_provisions","1. Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang berlaku pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti sesuai dengan Peraturan Presiden ini.\n2. Semua ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang ada pada saat Peraturan Presiden ini ditetapkan, wajib disesuaikan dengan Peraturan Presiden ini paling lambat 1 (satu) tahun.","sanctions","1. Pelaporan peristiwa kependudukan yang melampaui batas waktu dikenai denda administratif sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang.\n2. Denda administratif dikenakan atas keterlambatan pelaporan mengenai berbagai peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.\n3. Pejabat pada Instansi Pelaksana yang melakukan tindakan yang memperlambat pengurusan Dokumen Kependudukan dalam batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi berupa denda administratif.","revokes",[],"revoked_by",[95],{"_96":97,"_98":99,"_36":100},"text","PERPRES No. 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/97804/perpres-no-96-tahun-2018","6a78c485-abba-4f20-9bd4-1b59e59c280a","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

REGULATION OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 25 OF 2008
ON
REQUIREMENTS AND PROCEDURES FOR POPULATION REGISTRATION
AND CIVIL REGISTRATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 23, Article 25 paragraph (4), Article 26 paragraph (2), Article 31, Article 32 paragraph (3), Article 33 paragraph (3), Article 38, Article 39 paragraph (3), Article 42, Article 43 paragraph (3), Article 46, Article 51, Article 55, Article 56 paragraph (3), Article 57 paragraph (2), Article 74, Article 89 paragraph (3), Article 90 paragraph (3), Article 91 paragraph (3) and Article 92 paragraph (2) of Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, and Article 38 paragraph (5) of Government Regulation Number 37 of 2007 concerning the Implementation of Law

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7e21152-952c-4164-90ad-4987c66a0349","actionData","errors"]