[{"_1":2,"_126":-5,"_127":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7d97d05-f03b-42a0-a59a-903695398f8c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_122":123,"_124":125},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":-5,"_120":121},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Hulu Sungai Tengah No. 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_53":71,"_54":72,"_56":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah","place_of_enactment","Barabai","theme","Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesehatan , Pajak dan Retribusi Daerah
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/NO.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat\r\n
ABSTRAK:	\n \n dengan ditetapkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian dan menata kembali Peraturan Daerah\tKabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan Retribusi Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat,berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam\thuruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang\t\tRetribusi Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat . \n Dasar Hukum;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1959 ;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun2009 ;Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011;Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58\r\nTahun 2005 ;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79\r\nTahun 2005;Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38\r\nTahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 ;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 ;Peraturan Daerah Kabupaten Tingkat II Hulu Sungai Tengah Nomor 02 Tahun 1990 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2008 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 5 Tahun 2010 ;Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2010 ; \n Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang;\r\nRetribusi Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat , Dengan Sistematika Sebagai Berikut;\r\n1.Ketentuan Umum\r\n2.Nama, Objek, Dan Golongan Retribusi\r\n3.Subyek Dan Wajib Retribusi\r\n4.Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan Dipusat Kesehatan Masyarakat\r\n5.Prinsip Dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi\r\n6.Pemungutan Retribusi\r\n7.Sanksi Administrasi\r\n8.Tata Cara Penagihan\r\n9.Pengurangan,Keringanan Dan Pembebasan Retribusi\r\n10.Pengambilan Kelebihan \r\n11.Kedaluwarsa Penagihan\r\n12.Penghapusan Piutang Retribusi Yang Kedaluwarsa\r\n13.Biaya Intensif Pemungutan\r\n14.Ketentuan Penyidikan\r\n15.Ketentuan Pidana \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 25 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2007 Nomor 06) beserta peraturan pelaksanaannya yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menata kembali Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang berkenaan dengan Retribusi Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan dan Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Objek, dan Golongan Retribusi: Retribusi Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat dipungut atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.
Subjek dan Wajib Retribusi: Subjek Retribusi adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah.
Jenis Retribusi Pelayanan Kesehatan di Pusat Kesehatan Masyarakat: Rincian objek retribusi adalah setiap pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah melalui Unit Pelayanan Teknis Dinas Kesehatan.
Wilayah Pemungutan: Retribusi dipungut di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
Prinsip dan Sasaran Penetapan Tarif Retribusi: Ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
Pemungutan Retribusi: Tata cara pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Pemanfaatan: Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
Keberatan: Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
Pengembalian Kelebihan Pembayaran: Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
Kedaluwarsa Penagihan: Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi.
Penghapusan Piutang Retribusi yang Kadaluwarsa: Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Biaya Insentif Pemungutan: Kepada instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat diberikan insentif atas percapaian kinerjanya.
Ketentuan Penyidikan: Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.\n2. Wajib Retribusi yang tidak melakukan pemungutan atau pemotongan retribusi pelayanan kesehatan di pusat kesehatan masyarakat, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[105],{"_106":107,"_108":109,"_36":110},"text","PERDA Kab. Hulu Sungai Tengah No. 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Di Pusat Kesehatan Masyarakat","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/186716/perda-kab-hulu-sungai-tengah-no-4-tahun-2021","4a255ab1-be13-4e39-a2bc-3a368d1f1aae","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF HULU SUNGAI TENGAH REGENCY
NUMBER 6 OF 2012
ON
LOCAL SERVICE CHARGE FOR HEALTH SERVICES AT COMMUNITY HEALTH CENTERS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF HULU SUNGAI TENGAH,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that with the enactment of Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2009 on Regional Taxes and Regional Service Charges, it is deemed necessary to make adjustments and reorganize the Regional Regulation of Hulu Sungai Tengah Regency concerning Local Service Charge for health services at community health centers;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to establish a Regional Regulation on Local Service Charge for health services at community health centers.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law of the Republic of Indonesia Number 27 of 1959 concerning the Stipulation of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7d97d05-f03b-42a0-a59a-903695398f8c","actionData","errors"]