[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7d63dbb-abc0-4fb1-a086-ea872f0b8a39","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelestarian Warisan Budaya","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kutai Barat Nomor 4 Tahun 2020","number","4","year","2020","published_date","2020-06-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kutai Barat","place_of_enactment","Sendawar","theme","Pelestarian Warisan Budaya","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

budaya - pelestarian
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2020/NO.1, TLD NO.214
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelestarian Warisan Budaya
ABSTRAK:	\n \n Daerah Kabupaten Kutai Barat memiliki\r\nWarisan Budaya yang perlu dilestarikan dan dikelola\r\nkeberadaannya, untuk melestarikan dan mengelola Warisan\r\nBudaya, Pemerintah Daerah melakukan perlindungan,\r\npengembangan, dan pemanfaatan warisan budaya. \n Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015. \n Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Warisan Budaya, Pelestarian, Pengembangan Cagar Budaya, Pemanfaatan Cagar Budaya, Tugas Dan Wewenang, Sumberdaya Manusia Pengelola Warisan Budaya, Peningkatan Kesadaran Dan Peranan Masyarakat, Penguatan Fungsi Organisasi, Registrasi, Tim Ahli, Kompensasi Dan Insentif, Pengawasan, Pengendalian Dan Evaluasi, Pembiayaan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2020. \n a. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelematan, pemberian izin,\r\npengamanan, penetapan sistem Zonasi, Pemeliharaan Cagar Budaya dan\r\nPemugaran bangunan Cagar Budaya dan Struktur Cagar Budaya diatur\r\ndengan Peraturan Bupati.\r\nb. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dengan peraturan bupati.\r\nc. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemanfaatan Cagar Budaya diatur dengan peraturan \r\nbupati.\r\nd. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan Insentif diatur dalam\r\nPeraturan Bupati. \r\ne. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan, pengendalian dan evaluasi diatur dengan Peraturan\r\nBupati. \n 32 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melestarikan warisan budaya daerah dan warisan umat manusia, mempertahankan kearifan lokal, serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui warisan budaya. Warisan budaya terdiri atas cagar budaya dan warisan budaya takbenda. Pelestarian warisan budaya meliputi pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.

Ketentuan Substansial:

Cagar Budaya:

Pelestarian cagar budaya meliputi penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, dan pemugaran.
Setiap orang wajib melakukan penyelamatan cagar budaya yang dimiliki atau dikuasainya dalam keadaan darurat.
Pengamanan cagar budaya menjadi kewajiban pemilik dan/atau yang menguasainya. Pemerintah Daerah mengamankan jika pemilik tidak dapat mengamankan.
Perlindungan cagar budaya dilakukan dengan menetapkan batas-batas keluasannya dan pemanfaatan ruang melalui sistem zonasi.
Setiap orang wajib memelihara cagar budaya yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
Pemugaran bangunan cagar budaya dan struktur cagar budaya yang rusak dilakukan untuk mengembalikan kondisi fisik.

Warisan Budaya Takbenda:

Pelestarian warisan budaya takbenda dilakukan melalui pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan.
Perlindungan terhadap warisan budaya takbenda dilakukan melalui pencatatan dan penetapan.
Setiap orang dapat melakukan pengembangan warisan budaya takbenda.
Pemanfaatan warisan budaya takbenda dilakukan melalui penyebarluasan informasi nilai, pergelaran dan pameran, serta pengemasan bahan kajian.

Pengembangan Cagar Budaya:

Pengembangan cagar budaya dilakukan dengan memperhatikan prinsip kemanfaatan, keamanan, keterawatan, keaslian, dan nilai-nilai yang melekat pada cagar budaya.
Setiap orang dapat melakukan pengembangan cagar budaya setelah memperoleh izin pemilik dan/atau yang menguasai cagar budaya.
Pengembangan cagar budaya meliputi penelitian, revitalisasi, dan adaptasi.

Pemanfaatan Cagar Budaya:

Pemerintah Daerah dan setiap orang dapat memanfaatkan cagar budaya untuk kepentingan sosial, ekonomi, pendidikan, penelitian, agama, kebudayaan, pariwisata, dan/atau dunia usaha.

Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah:

Pemerintah Daerah bertugas melakukan pelestarian warisan budaya, termasuk perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan kebijakan, penelitian, penyediaan informasi, promosi, dan penanggulangan bencana.
Pemerintah Daerah berwenang menetapkan etika perlindungan cagar budaya, mengkoordinasikan perlindungan, menghimpun data, menetapkan peringkat dan status cagar budaya, membuat peraturan pengelolaan, menyelenggarakan kerja sama, mengelola kawasan cagar budaya, mendirikan unit pelaksana teknis, mengembangkan kebijakan sumber daya manusia, memberikan penghargaan, memindahkan cagar budaya, melakukan pengelompokan cagar budaya, menetapkan batas situs dan kawasan, menghentikan proses pemanfaatan ruang yang merusak cagar budaya, dan menyusun rencana induk pelestarian cagar budaya daerah.

\n","transitional_provisions","sanctions","Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 73, diancam pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Warisan Budaya.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST KUTAI
THE PROVINCE OF EAST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF WEST KUTAI REGENCY
NUMBER 4 OF 2020
ON
PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST KUTAI,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that the West Kutai Regency area possesses a Cultural Heritage that needs to be preserved and managed because it has important value for history, science, education, religion, and/or culture in a sustainable manner;
that in order to preserve and manage Cultural Heritage, the Regional Government carries out protection, development, and utilization of cultural heritage;
that the Regional Government has the duty to carry out Preservation and Management of Cultural Heritage and is obliged to guarantee the preservation of Cultural Heritage;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7d63dbb-abc0-4fb1-a086-ea872f0b8a39","actionData","errors"]