[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7d557fe-04cf-4eba-abcd-c3cc74ece3a7","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008","number","3","year","2008","published_date","2008-09-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a751028a-c726-4c2e-8625-248c91551406","Pelimpahan Wewenang & Penugasan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Blora","place_of_enactment","Blora","theme","Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pelimpahan Kewenangan
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, LD.2008/NO.3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah ditetapkan dalam peraturan daerah; bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora; \n Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang:\r\nBab I\tKetentuan Umum \r\nBab II \tUrusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah\r\nBab III \tUrusan Pemerintahan Sisa\r\nBab IV \tPenyelenggaraan Urusan Pemerintahan\r\nBab V \tKetentuan Penutup\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 September 2008. \n 8 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 ini menetapkan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora, sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Latar Belakang dan Tujuan: Peraturan ini dibentuk untuk melaksanakan pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

Ketentuan Substansial:

Urusan Pemerintahan:\n
- Urusan pemerintahan yang diselenggarakan bersama oleh Pemerintah, Pemerintahan Provinsi, dan Pemerintahan Daerah, meliputi berbagai bidang seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, dan lain-lain. Rinciannya tercantum dalam lampiran peraturan daerah.
- Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perhubungan, lingkungan hidup, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera, sosial, ketenagakerjaan, koperasi dan usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kebudayaan, kepemudaan dan olah raga, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian, ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat dan desa, statistik, kearsipan, komunikasi dan informasi, dan perpustakaan.
- Urusan pemerintahan pilihan yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah, meliputi perikanan, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, industri, perdagangan, dan ketransmigrasian.
\n
Kriteria Pembagian Urusan Pemerintahan:\n
- Eksternalitas: Dampak yang timbul akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- Akuntabilitas: Pertanggungjawaban pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan kepada masyarakat.
- Efisiensi: Daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan.
\n
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan:\n
- Pemerintahan Daerah dapat menyelenggarakan sendiri atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan desa berdasarkan asas tugas pembantuan.
- Urusan pemerintahan selain yang diselenggarakan oleh pemerintah, dapat ditugaskan kepada Pemerintahan Daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.
\n

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF BLORA REGENCY
REGIONAL REGULATION OF BLORA REGENCY
NUMBER 3 OF 2008
CONCERNING
GOVERNMENTAL AFFAIRS THAT BECOME
THE AUTHORITY OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF BLORA REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF BLORA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement Article 12 paragraph (1) of Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the Central Government, Provincial Regional Governments, and Regency/City Regional Governments, the governmental affairs that become the authority of the regional government are stipulated in a regional regulation;
that for the purpose of letter a above, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning Governmental Affairs that become the Authority of the Regional Government of Blora Regency;

In view of:

Law Number 13 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7d557fe-04cf-4eba-abcd-c3cc74ece3a7","actionData","errors"]