For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2017 tentang PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK

Also known as: Perda Kota Bandung 11/2017 · Perda Kota Bandung No. 11 Tahun 2017 · Perda Kota Bandung Nomor 11 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:18 Desember 2017Publication Date:18 Desember 2017
Investasi & Penanaman Modal

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KOTA KEPADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN TBK
LocationPemerintah Kota Bandung
Effective Date18 Desember 2017
Publication Date18 Desember 2017
Place of EnactmentBandung

Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyertaan modal Pemerintah Daerah Kota Bandung kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk (Bank BJB). Latar belakangnya adalah ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 56 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mengharuskan penyertaan modal daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Tujuan penyertaan modal ini adalah untuk mempertahankan kepemilikan saham agar Kota Bandung termasuk kelompok penentu arah kebijakan Bank BJB, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, dan memberikan kontribusi bagi pendapatan asli daerah. Penyertaan modal dilaksanakan berdasarkan analisis kelayakan, portofolio, risiko, dan investasi sesuai peraturan perundang-undangan.

Besaran penyertaan modal yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2016 adalah sebesar Rp28.999.994.862,00. Pemerintah Daerah Kota akan menambahkan sebesar Rp100.000.000.000,00 secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah yang dituangkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Sumber dana penyertaan modal berasal dari APBD. Dividen yang diperoleh dari penyertaan modal ini merupakan komponen pendapatan daerah.

(-)

(-)