[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7d17787-c0d8-4541-bd5d-4405fd296bc1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2004 tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Buton Nomor 10 Tahun 2004","number","10","year","2004","published_date","2004-06-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Buton","place_of_enactment","Pasarwajo","theme","Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

retribusi - penggilingan padi - huller - penyosohan beras
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD. 2004 /No. 10 , LL 6 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras
ABSTRAK:	\n \n Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras termasuk salah satu jenis Retribusi yang dapat dikelola oleh Daerah Kabupaten ; \r\nUntuk memungut Retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton ; \n UU No 29 Tahun 1959; UU No 8 Tahun 1981; UU No 18 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No 34 Tahun 2000; UU No 22 Tahun 1999; UU No 25 Tahun 1999; UU No 28 Tahun 1999; PP No 65 Tahun 1971; PP No 6 Tahun 1988; PP No 25 Tahun 2000; PP No 66 Tahun 2001; Perda Kabupaten Buton No 20 Tahun 2001; Perda Kabupaten Buton No 1 Tahun 2004. \n Perda Ini berisi tentang: 1. Ketentuan Umum; 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 3. Tata Perizinan; 4. Penggolongan Retribusi; 5. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 6. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 7. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; 8. Wilayah Pemungutan; 9. Tata Cara Pemungutan; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Tata Cara Penagihan; 12. Sanksi Administrasi; 13. Pengawasan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Penyidikan; 16. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Hal – hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerahini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. \n 12 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 20 Tahun 2001 tentang Retribusi Izin Usaha, Industri dan Usaha Perdagangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Izin Usaha Penggilingan Padi, Huller, dan Penyosohan Beras di Kabupaten Buton. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, yang memungkinkan daerah kabupaten untuk mengelola retribusi izin usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras.

Peraturan ini menetapkan bahwa setiap orang atau badan usaha yang telah memperoleh izin usaha penggilingan padi, huller, dan penyosohan beras menjadi subjek retribusi. Objek retribusi adalah pemberian pelayanan izin usaha tersebut. Permohonan izin usaha harus diajukan kepada Kepala Daerah dengan melampirkan Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Izin Gangguan (HO), Wajib Daftar Perusahaan (WDP), daftar isian informasi usaha dan peralatan mesin, serta rekomendasi teknis. Izin usaha berlaku selama 2 (dua) tahun dan dapat dicabut jika perusahaan melanggar ketentuan perundang-undangan atau syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin.

Struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup biaya penyelenggaraan pemberian izin kegiatan usaha, termasuk biaya administrasi dan biaya teknis seperti survei lapangan, bimbingan dan penyuluhan, monitoring, pengendalian, dan pengawasan. Tarif retribusi ditetapkan sebesar Rp. 10.000,- per PK (satuan daya kuda). Masa retribusi adalah 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang. Pemungutan retribusi dilakukan di wilayah daerah tempat pelayanan izin usaha diberikan, dan tidak dapat diborongkan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 dan Pasal 20 sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BUTON REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2004

REGIONAL REGULATION OF BUTON REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2004
ABOUT

RETRIBUTION FOR RICE MILLING, HULLER AND
RICE WHITENING BUSINESS PERMITS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BUTON,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that with the enactment of Government Regulation Number 66 of 2001 concerning Regional Retribution, the Retribution for Rice Milling, Huller and Rice Whitening Business Permits is one type of Retribution that can be managed by the Regency; \n that to collect Retribution as referred to in letter a, it is necessary to regulate and stipulate it by a Regional Regulation of Buton Regency; \n \n
In view of:	\n \n Law Number 29 of 1959 concerning the Establishment of Level II Regions in Sulawesi (State Gazette of the Republic of Indonesia Year 1959 Number 49, Supplement to the State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7d17787-c0d8-4541-bd5d-4405fd296bc1","actionData","errors"]