[{"_1":2,"_129":-5,"_130":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7c4d1c1-24cd-4708-8688-d6cc4f5c60aa","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_125":126,"_127":128},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":94,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":121,"_122":-5,"_123":124},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2019 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2019","number","12","year","2019","published_date","2019-08-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA-ADMINISTRASI-BIROKRASI
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 12, LD.2019/NO.12, LL KAB.KUBURAYA: 7 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 10 TAHUN 2015 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, maka Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa perlu dilakukan penyesuaian;\r\n\r\n \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.35 Tahun 2007, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, PP No.43 Tahun 2014, Permendagri No.110 Tahun 2016, Perda No.10 Tahun 2015 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Pasal 1, Pasal 16, Pasal 17 Peraturan Daerah Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2019. \n Peraturan Daerah ini memiliki 5 halaman dan 2 halaman lampiran; \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2015 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 38)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan ini terutama berkaitan dengan kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan dilakukan karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 yang mengatur tentang BPD, sehingga Peraturan Daerah sebelumnya perlu disesuaikan agar selaras dengan peraturan yang lebih tinggi.

Ketentuan Substansial:

Penambahan definisi dalam Pasal 1, termasuk definisi pengawasan kinerja Kepala Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD).
Penambahan larangan bagi anggota BPD dalam Pasal 16, yaitu dilarang mengambil keputusan secara sepihak tanpa melalui musyawarah.
Perubahan Bab VI mengenai Kelembagaan BPD, yang mengatur struktur kelembagaan BPD yang lebih rinci, terdiri dari pimpinan (ketua, wakil ketua, sekretaris) dan bidang (bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa).
Penambahan pasal-pasal baru (Pasal 17A, 17B, dan 17C) yang mengatur tentang pengangkatan staf administrasi BPD, pemilihan pimpinan dan ketua bidang BPD, serta penetapan pimpinan dan ketua bidang BPD melalui keputusan BPD yang disahkan oleh Camat atas nama Bupati.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERDA Kab. Kubu Raya No. 10 Tahun 2015 tentang Badan Permusyawaratan Desa","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/34547/perda-kab-kubu-raya-no-10-tahun-2015","474db1e8-d6c0-4206-a96c-0baff8956e08","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF KUBU RAYA REGENCY
NUMBER 12 OF 2019
ON
AMENDMENT TO REGULATION OF KUBU RAYA REGENCY NUMBER
10 OF 2015 ON VILLAGE CONSULTATIVE BODY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUBU RAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering :

that with the enactment of Regulation of the Minister of Home Affairs Number 110 of 2016 on the Village Consultative Body, it is necessary to adjust Regional Regulation Number 10 of 2015 on the Village Consultative Body;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Amendment to the Regional Regulation of Kubu Raya Regency Number 10 of 2015 on the Village Consultative Body;

Bearing in Mind :

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 35 of 2007 on the Establishment of Kubu Raya Regency in The

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7c4d1c1-24cd-4708-8688-d6cc4f5c60aa","actionData","errors"]