[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7c3ee04-0409-48d6-9527-1aaa1978f9bf","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2015 tentang KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 9 Tahun 2015","number","9","year","2015","published_date","2015-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kesehatan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2015/NO.9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA
ABSTRAK:	\n \n Kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara individu, keluarga, masyarakatdan pemerintah daerah; Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkat derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk; dalam rangka meningkatkan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu,Bayi Baru Lahir, Bayi dan Balita. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang–Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia \r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak \r\n5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya \r\n7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik \r\n8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan \r\n9. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit \r\n10.Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan \r\n11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa \r\n12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.\r\n \n MENGATUR TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2015. \n 22 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi, dan Balita (KIBBLA), meningkatkan akses pelayanan KIBBLA untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu, bayi baru lahir, bayi, dan balita, serta mengubah perilaku masyarakat dan pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang menguntungkan KIBBLA.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban terkait KIBBLA, termasuk hak ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan, persalinan, dan nifas, serta hak bayi dan balita untuk mendapatkan imunisasi, ASI eksklusif, dan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas, melakukan pembinaan dan pengawasan, serta menjamin pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin.

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan sesuai standar, mengutamakan keselamatan pasien, dan meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan. Keluarga wajib mengupayakan pelayanan KIBBLA, mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA, dan memprioritaskan asupan gizi yang baik. Peraturan ini juga mengatur sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal, peran serta masyarakat dan swasta dalam mendukung KIBBLA, serta pembinaan, pengawasan, dan pelaporan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Tenaga KIBBLA yang melanggar Pasal 21 ayat (2) dan (5) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00.\n2. Orang yang melakukan perawatan tali pusat selain yang dianjurkan tenaga KIBBLA (Pasal 32 ayat (2)) diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 10.000.000,00.\n3. Tenaga pertolongan persalinan tradisional yang melakukan pertolongan persalinan diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp. 20.000.000,00.\n4. Penyelenggara pelayanan kesehatan yang melanggar Pasal 31 ayat (1) dan (4) diancam pidana kurungan 6 bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WAJO
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF WAJO REGENCY
NUMBER 9 OF 2015
CONCERNING
HEALTH OF MOTHERS, NEWBORN BABIES,
INFANTS AND TODDLERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO,

\n\n \n \n

Considering:

that health is a basic need for everyone, the fulfillment of which is a shared responsibility between individuals, families, communities and local governments;
that the Health of Mothers, Newborns, Infants and Toddlers is one of the main factors for family life, because the degree of family health can be measured by infant mortality rate and maternal mortality rate and malnutrition;
that in order to improve the Health of Mothers, Newborns, Infants and Toddlers, it is necessary to develop guarantees and quality of optimal, comprehensive and integrated health services through health development programs that can improve the welfare of the community;
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7c3ee04-0409-48d6-9527-1aaa1978f9bf","actionData","errors"]