[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7be0c0c-333e-4b44-8640-f4f831e368f4","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tapin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tapin No. 10 Tahun 2013","number","10","year","2013","published_date","2013-01-25","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tapin","place_of_enactment","Rantau","theme","Perubahan atas Perda Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

DESA
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2013/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan atas Perda Kabupaten Tapin Nomor 9 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa
ABSTRAK:	\n \n Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, adalah sebagai pelaksanaan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, yang mana dalam pelaksanaannya dilapangan terdapat beberapa ketentuan yang belum dibuat penjabaran lebih terinci yang dapat menimbulkan perbedaan penafsiran, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan. Penyempurnaan dilaksanakan melalui Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09\r\nTahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa, yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan aspirasi masyarakat. Maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09\r\nTahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa. \n Dasar Hukum : Pasal 18 Ayat (6) UUD 1945 ; UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 32 Tahun\r\n2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 72 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Per. Mendagri No. 53 Tahun 2011; Perda Kab. Tapin No. 4 Tahun 2008; Perda Kab. Tapin No. 9 Tahun 2008.\r\n\r\n \n Peraturan Daerah ini Mengatur tentang:\r\nPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang\r\nBadan Permusyawaratan Desa, meliputi Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa, mekanisme pelaksanaan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa, Tata Cara Musyawarah Pemilihan Calon Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Januari 2013. \n 14 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2008 Nomor 09).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Perubahan tersebut meliputi:\n\n- Jumlah Anggota BPD: Jumlah anggota BPD ditentukan berdasarkan jumlah penduduk desa.\n- Syarat Anggota BPD: Kriteria yang dapat dipilih menjadi Anggota BPD.\n- Mekanisme Pembentukan BPD: Kepala Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan musyawarah pembentukan BPD dan membentuk Panitia Musyawarah Tingkat Desa. Panitia ini kemudian membentuk Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah. Panitia Musyawarah Tingkat Desa bertugas menentukan jumlah anggota BPD berdasarkan rasio keterwakilan wilayah, menyusun jadwal kegiatan, dan melaksanakan musyawarah penetapan calon anggota BPD.\n- Tata Cara Musyawarah Pemilihan Calon Anggota BPD: Petugas Pelaksana Musyawarah Tingkat Wilayah menjaring bakal calon anggota BPD dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan calon anggota BPD. Panitia Musyawarah Tingkat Desa menyusun daftar nama calon anggota BPD dan menetapkan calon terpilih.\n- Tata Cara Menggali, Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat: BPD dapat menggali aspirasi masyarakat melalui pengamatan, kunjungan kerja, pertemuan khusus, atau cara lain yang sesuai. Aspirasi yang ditampung dibahas dalam rapat BPD dan disalurkan kepada pemerintah desa.\n- Pemberhentian Anggota BPD: Anggota BPD berhenti karena meninggal dunia, mengundurkan diri, bertempat tinggal di luar desa, tidak memenuhi syarat, melanggar larangan, atau telah berakhir masa jabatannya.\n- Pergantian Antar Waktu (PAW): Anggota BPD yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir digantikan oleh calon anggota BPD antar waktu.\n- Pembinaan dan Pengawasan: Pemerintah Kabupaten dan Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan Organisasi dan Tata Kerja BPD.","transitional_provisions","1. Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang ada pada saat ini tetap menjalankan tugas, fungsi, hak, wewenang dan kewajibannya sampai dengan berakhir masa jabatannya sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa.\n2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila mengundurkan diri, diberhentikan atau meninggal dunia tidak dapat diisi dari Anggota Pengganti Antar Waktu apabila jumlahnya lebih dari 11 (sebelas) orang.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ΤΑΡΙΝ

REGIONAL REGULATION OF ΤΑΡΙΝ REGENCY
NUMBER 10 YEAR 2013
CONCERNING
AMENDMENT TO
REGIONAL REGULATION OF ΤΑΡΙΝ REGENCY
NUMBER 09 YEAR 2008
CONCERNING
VILLAGE REPRESENTATIVE BODY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF TAΡΙΝ,

\n\n \n \n

Considering:

that Regional Regulation of Tapin Regency Number 09 of 2008 concerning the Village Representative Body, is the implementation of the provisions referred to in Article 42 of Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Villages, in which in its implementation in the field there are several provisions that have not been made more detailed descriptions that can lead to differences in interpretation, so it needs to be improved;
that the improvements as referred to in letter a, are carried out through Amendments to Regional Regulation of Tapin Regency Number 09 of 2008 concerning the Village Representative Body, which is in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7be0c0c-333e-4b44-8640-f4f831e368f4","actionData","errors"]