For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kuningan No. 10 Tahun 2017

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

Also known as: Perda Kabupaten Kuningan 10/2017 · Perda Kabupaten Kuningan No. 10 Tahun 2017 · Perda Kabupaten Kuningan Nomor 10 Tahun 2017

Status:
Active
Effective Date:1 November 2017Publication Date:1 November 2017
Anggaran Belanja Daerah

Information

TypePeraturan Daerah (Perda)
ThemePERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017
LocationPemerintah Kabupaten Kuningan
Effective Date01 November 2017
Publication Date01 November 2017
Place of EnactmentKuningan

Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2017 Nomor 1 seri A)

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kuningan Tahun Anggaran 2017. Perubahan ini dilakukan karena perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran, pergeseran antar unit organisasi, kegiatan, dan jenis belanja, serta penggunaan sisa lebih anggaran tahun sebelumnya. Tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum atas perubahan APBD. Perubahan meliputi peningkatan pendapatan daerah sebesar Rp.146.777.415.591,00 sehingga total pendapatan menjadi Rp.2.631.469.988.237,00. Belanja daerah juga meningkat sebesar Rp.174.880.476.720,00 sehingga total belanja menjadi Rp.2.690.237.453.983,00, menyebabkan defisit setelah perubahan sebesar Rp. (58.767.465.746,00). Pembiayaan daerah mengalami perubahan dengan peningkatan penerimaan dan pengeluaran, menghasilkan pembiayaan neto setelah perubahan sebesar Rp.58.767.465.746,00. Perubahan pendapatan daerah mencakup peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penurunan Dana Perimbangan, dan peningkatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. PAD meningkat karena kenaikan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Dana Perimbangan menurun pada Dana Alokasi Umum (DAU), namun meningkat pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Lain-lain pendapatan daerah yang sah meningkat karena adanya dana hibah dan dana bagi hasil pajak dari provinsi. Belanja daerah mengalami perubahan pada belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung mengalami penurunan pada belanja pegawai dan belanja tidak terduga, namun mengalami peningkatan pada belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, dan belanja bantuan keuangan. Belanja langsung mengalami peningkatan pada program dan kegiatan non urusan serta program dan kegiatan urusan.

(-)

(-)