[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7a263dd-ea2d-4c9d-9348-279a2091cb04","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018 tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","short_title","Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2018","number","3","year","2018","published_date","2018-11-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","87041d93-4a68-4787-89f6-7d7f6a041aa9","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Qanun","short_name","QANUN","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"c82acea7-58a7-4480-93b3-3f481831e5d5","Telekomunikasi & Dunia Digital","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Aceh Besar","place_of_enactment","Janto","theme","PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI
2018
Qanun NO. 3, LD.2018/NO.3.
Qanun TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11 TAHUN 2010 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XIII/2014 Tanggal 26 Mei 2015 tentang Penjelasan Pasal 124 Undang – Undang 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;\r\n\r\nBahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5042 Tahun 2016 tentang Pembatalan Beberapa Ketentuan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;\r\n\r\nBahwa berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-743/PK/2015 Tanggal 18 November 2015 Perihal Penghitungan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-209/PK.3/2016 Tanggal 9 September 2016 Perihal Pedoman Penyusunan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;\r\n \n Dasar Hukum Qanun ini adalah : UUD Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No 7 (Drt) Tahun 1956; UU No 36Tahun 1999; UU No 44 Tahun 1999; UU No 11 Tahun 2006; UU No 28 Tahun 2009; UU No 23 Tahun 2014; PP No 52 Tahun 2000; PP No 58 Tahun 2005; Qanun Kabupaten Aceh Besar No 11 Tahun 2010. \n Dalam Qanun ini mengatur perubahan Pasal 1; Pasal 6; Pasal 6A; Pasal 7; Pasal 8; Pasal 12 dan Pasal II. \n \n
CATATAN:	\n \n Qanun ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2018. \n PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 11 TAHUN 2010 \n QANUN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 3 TAHUN 2018 \n 8 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n\n1. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2010 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 16).","scope_and_parties","policy_content","

Qanun ini mengubah beberapa ketentuan dalam Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 19 Tahun 2011. Latar belakang perubahan ini adalah untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XIII/2014 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 188.34-5042 Tahun 2016, serta Surat Kementerian Keuangan terkait penghitungan tarif retribusi.

\n\n

Perubahan meliputi:

\n\n

Pasal 6 diubah untuk mengatur pengukuran Tingkat Penggunaan Jasa berdasarkan jumlah pelaksanaan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan ruang menara telekomunikasi, dengan pelaksanaan paling banyak 2 kali dalam 1 tahun.
Menambahkan Pasal 6A yang mengatur pengecualian objek retribusi, meliputi menara untuk fungsi pertahanan/keamanan, yang dibangun dengan dana APBN/APBD untuk kepentingan pemerintah, untuk kepentingan radio penyiaran/organisasi radio amatir, untuk tujuan non-komersial, dan yang tidak difungsikan secara teknis.
Pasal 7 diubah untuk mengatur prinsip dan sasaran penetapan tarif retribusi untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
Pasal 8 diubah untuk mengatur perhitungan retribusi berdasarkan perkalian antara tarif retribusi dengan nilai menara telekomunikasi dan tingkat penggunaan jasa. Nilai menara telekomunikasi terdiri atas pemanfaatan ruang, ketinggian, struktur, lokasi, dan pemanfaatan secara mandiri/bersama. Rumus perhitungan retribusi terutang adalah RT = {TP x (Jumlah NMT)} x TPJ.
Pasal 12 diubah untuk mengatur pembayaran retribusi daerah di kas daerah atau tempat lain yang ditunjuk.
Pasal 31 dihapus.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ACEH BESAR
ACEH PROVINCE

QANUN OF ACEH BESAR REGENCY
NUMBER 3 OF 2018
CONCERNING
SECOND AMENDMENT TO THE QANUN OF ACEH BESAR REGENCY
NUMBER 11 OF 2010
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL RETRIBUTION

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
IN THE NAME OF ALLAH, THE MOST GRACIOUS, THE MOST MERCIFUL

REGENT OF ACEH BESAR,

Considering:

that in order to follow up on the Constitutional Court Decision Number 46/PPU-XIII/2014 dated May 26, 2015 concerning the Explanation of Article 124 of Law 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution conflicting with the 1945 Constitution and the Article does not have binding legal force;
that to follow up the Decree of the Minister of Home Affairs Number 188.34-5042 of 2016 concerning the Cancellation of Several Provisions of Qanun of Aceh Besar Regency Number 11 of 2010 concerning Telecommunication Tower Control Retribution;
that based on the Letter of the Ministry of Finance

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7a263dd-ea2d-4c9d-9348-279a2091cb04","actionData","errors"]