[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b79c2e97-393b-4a14-af47-055f4f99cd0b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-12-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Garut","place_of_enactment","Tarogong Kidul","theme","Penyelenggaraan Cadangan Pangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN - CADANGAN PANGAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD 2024 (7) ; 20 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Cadangan Pangan
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 110 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022.\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, penetapan cadangan pangan, penyelenggaraan cadangan pangan, penangulangan krisis pangan, sistem informasi cadangan pangan, partisipasi masyarakat, pembinaan dan pengawasan, pelaporan, pembiayaan, ketentuan peralihan, ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2024. \n Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 dicabut \n 20 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 62).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan cadangan pangan di Kabupaten Garut. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, yang bertujuan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang cukup bagi seluruh masyarakat dan mengupayakan agar setiap rumah tangga mampu mengakses pangan sesuai kebutuhannya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah oleh Bupati, yang meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu, paling sedikit satu tahun sekali.
Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, dan masyarakat, melalui pengadaan, pengelolaan, serta penyaluran dan pelepasan.
Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan, yang dapat bekerja sama dengan BUMN/BUMD atau badan usaha lainnya.
Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi kekurangan Pangan, Gejolak Harga Pangan, Bencana Alam/non alam, Bencana Sosial, dan/atau Keadaan Darurat.
Pemerintah Desa menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dengan mengalokasikan dana dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan, yang terdiri atas Cadangan Pangan di rumah tangga, komunitas, dan pedagang.
Pemerintah Daerah membangun dan mengelola sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.

Peraturan ini juga mengatur partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan, pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah, serta pelaporan oleh Kepala Desa dan Perangkat Daerah.

","transitional_provisions","1. Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Apabila Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan tidak menindaklanjuti permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan sanksi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Peraturan Bupati Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Daerah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/351625/perda-kota-padang-no-71-tahun-2017","324a9464-d69e-4f79-8cbf-9d2178b8fe23","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF GARUT
WEST JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF GARUT REGENCY
NUMBER 7 OF 2024
CONCERNING
ORGANIZATION OF FOOD RESERVES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF GARUT,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 20 paragraph (1) of Government Regulation Number 17 of 2015 concerning Food Security and Nutrition, it is necessary to establish a Regional Regulation concerning the Organization of Food Reserves;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 18 of 2012 concerning Food (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5360, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5360) as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b79c2e97-393b-4a14-af47-055f4f99cd0b","actionData","errors"]