[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7889dc5-ab76-43cf-b2f1-6d5ba1c2990c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ternate Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012 - 2032","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ternate No. 02 Tahun 2012","number","02","year","2012","published_date","2012-09-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ternate","place_of_enactment","Ternate","theme","Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012 - 2032","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERATURAN DAERAH KOTA TERNATE NOMOR 2 TAHUN 2012
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 02, Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2012 Nomor 100
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2012 - 2032
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kota Ternate dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, berdasarkan Pancasila\r\ndan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu disusun rencana tata ruang wilayah dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor daerah dan masyarakat maka rencana tata ruang wilayah merupakan arahan lokasi investasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat dan/atau dunia usaha dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, maka perlu penjabaran ke dalam\r\nRencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata\r\nRuang Wilayah Kota Ternate. \n Peraturan Daerah ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41 Tahun 2009. \n peraturan daerah ini terdiri dari 77 pasal. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 07 September 2012. \n 57 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Ternate Tahun 2006-2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Ternate ini menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Ternate Tahun 2012-2032. Tujuan penataan ruang adalah mewujudkan Kota Ternate sebagai kota pesisir dan kepulauan yang adil, mandiri, dan berkelanjutan berbasis pada sektor unggulan jasa perdagangan, perikanan, dan pariwisata. Kebijakan penataan ruang meliputi penetapan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis. Struktur ruang mencakup sistem pusat-pusat kegiatan, prasarana utama (transportasi darat, laut, udara), dan jaringan prasarana lainnya (energi, telekomunikasi, sumber daya air, infrastruktur perkotaan). Pola ruang terdiri dari kawasan lindung (hutan lindung, kawasan perlindungan setempat, RTH, kawasan pelestarian alam, kawasan rawan bencana) dan kawasan budidaya (hutan produksi, permukiman, jasa dan perdagangan, perkantoran, industri, pariwisata, perikanan, pertanian, ruang evakuasi bencana, ruang terbuka non-hijau, dan peruntukan lainnya). Kawasan strategis meliputi kawasan strategis provinsi dan kota, dengan fokus pada kepentingan ekonomi, sosial budaya, dan fungsi lingkungan hidup. Arahan pemanfaatan ruang berpedoman pada rencana struktur dan pola ruang, dilaksanakan melalui program pemanfaatan ruang beserta pendanaannya. Pengendalian pemanfaatan ruang meliputi peraturan zonasi, perizinan, insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi. Peran masyarakat diatur dalam penataan ruang melalui partisipasi dalam perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang.","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin pemanfaatan yang telah dikeluarkan:\n a. Yang telah sesuai dengan Peraturan Daerah ini tetap berlaku.\n b. Yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini:\n 1) Jika belum dilaksanakan pembangunannya, izin disesuaikan.\n 2) Jika sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi.\n 3) Jika tidak memungkinkan penyesuaian, izin dapat dibatalkan dengan penggantian yang layak.\n3. Pemanfaatan ruang tanpa izin dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini akan ditertibkan dan disesuaikan.\n4. Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang dikenakan sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, penutupan lokasi, pencabutan izin, pembatalan izin, pembongkaran bangunan, pemulihan fungsi ruang, dan/atau denda administratif.\n2. Pelanggaran terhadap rencana tata ruang juga dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF TERNATE CITY
NUMBER 2 OF 2012
ABOUT
SPATIAL PLANNING OF TERNATE CITY
YEAR 2012 - 2032

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TERNATE,

\n\n \n \n

Considering:

that to direct development in the City of Ternate by utilizing regional space in a useful, efficient, harmonious, balanced, and sustainable manner in order to improve community welfare and security defense, based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, it is necessary to prepare a spatial plan;
that in order to realize the integration of development between sectors, regions and communities, the spatial plan is a direction for development investment locations carried out by the government, community and/or the business world;
that with the enactment of Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning and Government Regulation Number 26 of 2008 concerning the National

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7889dc5-ab76-43cf-b2f1-6d5ba1c2990c","actionData","errors"]