[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7878921-97d5-4528-92ff-00cbc7dd7d85","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015","number","10","year","2015","published_date","2015-09-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pekalongan","place_of_enactment","Pekalongan","theme","Penyelenggaraan Kepariwisataan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyelenggaraan-kepariwisataan
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, BD.2015/NO.10
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Kepariwisataan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mendukung pengembangan\r\nkepariwisataan dipandang perlu pengaturan tentang\r\npenyelenggaraan kepariwisataan;\r\nb. bahwa pengaturan kepariwisataan sebagaimana\r\ndimaksud pada huruf a dimaksudkan untuk\r\nmengangkat dan melindungi nilai-nilai budaya, agama,\r\nadat istiadat, optimalisasi potensi ekonomi dan\r\nkarakteristik Daerah \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988;Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 30 Tahun\r\n2011;Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun\r\n2013 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : penyelenggaran kepariwisataan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2015. \n 33 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 18 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kota Pekalongan Tahun 2013-2028.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, kewajiban, hak, dan tata cara pengelolaan pariwisata di Kota Pekalongan. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, mengurangi kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam dan lingkungan, memajukan kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa, mempererat persahabatan antar budaya, bangsa, dan agama, serta memperkenalkan dan meningkatkan mutu objek wisata daerah.

Peraturan ini mengatur prinsip-prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi manfaat, kekeluargaan, pemerataan, keseimbangan, kemandirian, kelestarian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kesatuan, profesionalisme, berbudaya, dan kenyamanan lingkungan. Pembangunan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, dan kelembagaan kepariwisataan. Pengembangan daya tarik wisata dapat berbasis alam, budaya, atau buatan, dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.

Usaha pariwisata yang diatur meliputi daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jasa transportasi wisata, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyediaan akomodasi, penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran, jasa informasi pariwisata, jasa konsultan pariwisata, jasa pramuwisata, wisata tirta, dan solus per aqua (SPA). Setiap pengusaha pariwisata wajib mendaftarkan usahanya dan memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP), kecuali usaha yang dikelola oleh pemerintah daerah atau usaha mikro dan kecil.

Peraturan ini juga mengatur hak dan kewajiban setiap orang, wisatawan, dan pengusaha pariwisata, serta larangan terkait perusakan daya tarik wisata dan pelanggaran dalam menjalankan usaha pariwisata. Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Daerah.

","transitional_provisions","1. Kampung wisata yang sudah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dapat menjalankan kegiatan kepariwisataan.\n2. Setiap penyelenggara usaha pariwisata wajib menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini berlaku.","sanctions","1. Wisatawan yang tidak mematuhi ketentuan dikenai teguran lisan.\n2. Pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan dalam TDUP dan/atau kewajiban dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan sementara kegiatan usaha, dan pencabutan TDUP.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF PEKALONGAN CITY
NUMBER 10 OF 2015
CONCERNING
TOURISM ORGANIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PEKALONGAN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to support the development of tourism, it is deemed necessary to regulate the organization of tourism;
that the regulation of tourism as intended in letter a is intended to promote and protect cultural values, religion, customs, optimize economic potential and characteristics of the Region;
that based on the considerations as intended in letter a and letter b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Tourism Organization;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 16 of 1950 concerning the Establishment of Large City Regions within the Provinces of East Java, Central Java, West

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7878921-97d5-4528-92ff-00cbc7dd7d85","actionData","errors"]