[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b787605d-d9d7-4aa4-a0ea-61f3a7dd24bb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2011 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Kolaka","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2011","number","7","year","2011","published_date","2011-09-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kolaka","place_of_enactment","Kolaka","theme","Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Kolaka","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ibu-bayi-balita
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD. 2011/ NO. 7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) di Kabupaten Kolaka
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa, kesehatan kebutuhan dasar bagi \r\nsetiap orang yang pemenuhannya menjadi \r\ntanggung jawab bersama antara inividu, \r\nkeluarga, masyarakat dan pemerintah; \r\nb. bahwa Kesehata Ibu, bayi baru lahir, bayi \r\ndan anak balita (KIBBLA) merupakan \r\nsalah satu indikator utama tingkat \r\nkesejahteraan suatu bangsa dan khususnya \r\nsuatu daerah yang dapat diukur dari angka \r\nkesakitan dan kematian ibu, bayi baru \r\nlahir, bayi dan anak balita; \r\nc. bahwa dalam rangka meningkatkan \r\nKIBBLA yang merupakan Program \r\nPembangunan Kesehatan Nasional dan \r\nKomitmen Tujuan Pembangunan Era \r\nMilenium (Milenium Development \r\nGoals/MDGs) agar pelayanan KIBBLA \r\ndapat dilaksanakan secara efektif \r\n,menyeluruh dan terpadu; \r\nd. bahwa pelayanan kesehatan khususnya \r\nKIBBLA yang dilaksanakan oleh \r\npemerintah, swasta dan masyarakat agar \r\nlebih berpihak kepada masyarakat \r\nsehingga mencapai tujuan pembangunan \r\nEra Milenium/MDGs & meningkatkan \r\nkesejahteraan rakyat; \r\ne. bahwa untuk memenuhi maksud diatas, \r\nmaka perlu diatur dan menetapkannya \r\ndalam satu Peraturan Daerah; \n 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 \r\ntentang Pembentukan Daerah - daerah \r\nTK II di Sulawesi (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1959 Nomor \r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 1822) ; \r\n2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 \r\ntentang Pengesahan Konvensi \r\nPenghapusan Menganai Penghapusan \r\nSegala Bentuk Diskriminasi Terhadap \r\nWanita (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 1984 Nomor 29, \r\nTambaham Lembatan Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3277); \r\n3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 \r\ntentang Kesehatan (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 1992 Nomor \r\n100, Tambaham Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3495); \r\n. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 \r\ntentang Perlindungan Konsumen \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1999 Nomor 42, Tambahan \r\nLembaran negara Republik Indonesia \r\nNomor 3821); \r\n5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 \r\ntentang Hak Asasi Manusia (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia tahun 1999 \r\nNomor 165, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3886); \r\n6. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 \r\ntentang Perlindungan Anak (Lemabaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2002 \r\nNomor 109, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4235); \r\n7. Undang-undang Nomor 10 tahun 2004 \r\ntentang Pembentukan Peraturan \r\nperundang-undangan (Lembaran negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n53, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4389); \r\n8. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 \r\ntentang Penghapusan Kekerasan dalam \r\nRumah Tangga (Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor \r\n95, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4419); \r\n9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 \r\ntentang Praktek Kedokteran (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2003 \r\nNomor 116, Tambahan lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 4432); \r\n10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 \r\ntentang Pemerintahan Daerah (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2004 \r\nNomor 125, Tambahan Lemabaran \r\nNegara Republik Indonesia Nomor \r\n4437)sebagaimana telah diubah beberapa \r\nkali terakhir dengan Undang-undang \r\nNomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara \r\nRepubulik Indonesia Tahun 2008 Nomor \r\n19, Tambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 3609); \r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun \r\n1995 tentang Penelitian dan \r\nPengembangan Kesehatan (Lembaran \r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1995 \r\nNomor 67, Tambahan Lembaran Negara \r\nRepublik Indonesia Nomor 3609); \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun \r\n1996 tentang Tenaga Kesehatan \r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 1996 Nomor 49, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 3637); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun \r\n2005 tentang Pengelolaan Keuangan \r\nDaerah (Lembaran Negara Rapublik\r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 209, \r\nTambahan Lemabran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4301); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun \r\n2005 tentang Pedoman Pembinaan dan \r\nPengawasan Penyelenggaraan pemerintah \r\nDaerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 165, \r\nTambahan Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Nomor 4031); \r\n15. Peraturan Pmerintah Nomor 38 Tahun \r\n2007 tentang Pembagian Urusan \r\nPemerintahan Antara Pemerintah, \r\nPemerintahan Daerah Provinsi, dan \r\nPemerintahan Derah Kabupaten/Kota \r\n(Lemabaran Negara Republik Indonesia \r\nTahun 2007 Nomor 82, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4737); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun \r\n2007 tentang Organissi Perangkat Daerah \r\n(Lembaran Negara republik Indonesia \r\nTahun 2007 Nomor 89, Tambahan \r\nLembaran Negara Republik Indonesia \r\nNomor 4741); \r\n17. Keputusan Presiden Nomor 230 Tahun \r\n1968 tentang Pemeliharaan Kesehatan \r\nPegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun \r\nserta Anggota Keluarga;\r\n18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n13 Tahun 2006 tentang Pedoman \r\nPengelolaan Keuangan Daerah \r\nsebagaimana telah diubah dengan \r\nPeraturan Mentreri Dalam Negeri Nomor \r\n59 tahun 2007 tentang Perubahan Atas \r\nPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor \r\n13 Tahun 2006; \r\n19. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 273 \r\nTahun 1997 tentang Pemasaran Pengganti \r\nAir Susu Ibu; \r\n20. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 900 \r\nTahun 2003 tentang Registrasi dan \r\nPraktek Kebidanan; \r\n21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor \r\n450/Menkes/SK/IV/2004 tentang \r\nPemberian Air Susu Ibu Secara Eksklusif \r\npada Bayi Indonesia; \r\n22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor \r\n1059/Menkes/SK/IX/2004 tentang \r\nPedoman Penyelenggaraan Imunisasi; \r\n23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor \r\n1193/Menkes/SK/X/2004 tentang \r\nKebijakan Nasional Promosi Kesehatan; \r\n24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor \r\n1593/Menkes/SK/IX/2005 tentang Angka \r\nKecukupan Gizi Tambahan Ibu Hamil \r\ndan Ibu Menyusui; \r\n25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor \r\n564/Menkes/SK/VIII/2006 tentang \r\nPedoman Pengembangan Desa Siaga.\r\n26. Peraturan Daerah Nomor 1 \r\nTahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan \r\nyang menjadi kewenangan Daerah \r\nKabupaten Kolaka. \r\n27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 \r\ntentang Perubahan kesatu atas Peraturan \r\nDaerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang \r\nPembentukan Organisasi dan tata kerja \r\nDinas Daerah Kabupaten Kolaka. \n PERATURAN DAERAH KABUPATEN \r\nKOLAKA TENTANG KESEHATAN \r\nIBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN \r\nANAK BALITA (KIBBLA) DI \r\nKABUPATEN KOLAKA, terdiri dari :\r\n1. Ketentuan Umum\r\n2. Asas dan Tujuan\r\n3. Hak dan Kewajiban\r\n4. Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah\r\n5. Pelayanan Kesehatan Ibu\r\n6. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bali dan Anak Balita\r\n7. Sumber Daya KIBBLA\r\n8. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan\r\n9. Ketentuan Sanksi\r\n10. Ketentuan Peralihan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2011. \n 32 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan kesatu atas Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan tata kerja Dinas Daerah Kabupaten Kolaka.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita (KIBBLA) di Kabupaten Kolaka. Latar belakangnya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat dan mencapai Tujuan Pembangunan Era Milenium (MDGs).

Ketentuan substansial mencakup kewajiban Pemerintah Daerah untuk menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas, menyediakan tenaga kesehatan, obat-obatan, dan dana, serta melakukan pengawasan dan pembinaan. Pemerintah Daerah juga wajib melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas tingkat pemerintahan, serta melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) jika ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir.

Hak dan kewajiban subjek hukum meliputi hak ibu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan, hak bayi baru lahir untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang adekuat, dan hak bayi serta anak balita untuk mendapatkan imunisasi dan lingkungan yang bersih. Masyarakat memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pelayanan KIBBLA dan memberikan perlindungan kepada ibu dan anak. Sektor usaha swasta memiliki kewajiban untuk menyediakan tempat menyusui dan memberikan perlindungan terhadap hak normatif buruh perempuan.

","transitional_provisions","1. Peraturan daerah ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.\n2. Tingkat kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.\n3. Peraturan Daerah ini dilaksanakan secara penuh dan menyeluruh paling lama 2 (dua) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 8, dapat dikenakan sanksi administrasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.\n2. Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara kegiatan, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.\n3. Dalam hal ini terjadi mallpraktek maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.\n4. Bagi tenaga petugas dan keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF KOLAKA REGENCY
NUMBER 7 OF 2011
ON
THE HEALTH OF MOTHERS, NEWBORN INFANTS, INFANTS AND
TODDLERS (KIBBLA) IN KOLAKA REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KOLAKA,

Considering / Whereas :

that, health is a basic need for every person, the fulfillment of which is a shared responsibility between individuals, families, communities and the government;
that the Health of Mothers, Newborn Infants, Infants and Toddlers (KIBBLA) is one of the main indicators of the level of welfare of a nation and especially a region that can be measured from the morbidity and mortality rates of mothers, newborn infants, infants and toddlers;
that in order to improve KIBBLA which is a National Health Development Program and a Commitment to the Millennium Development Goals/MDGs so that KIBBLA services can be implemented effectively, comprehensively and in an integrated manner;
that health services,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b787605d-d9d7-4aa4-a0ea-61f3a7dd24bb","actionData","errors"]