[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b778a994-4b17-4069-ab38-f722f7e2fb10","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Mojokerto No. 1 Tahun 2015","number","1","year","2015","published_date","2015-03-16","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Mojokerto","place_of_enactment","Mojokerto","theme","Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kepala-desa
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD No 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang \r\nDesa, Kepala Desa yang mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat dan pimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan \r\nDesa yang mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah \n Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No 12 Tahun 1950, UU No 12 tahun 2011, UU No 5 Tahun 2014, UU No 6 Tahun 2014, UU No 23 Tahun 2014, PP No 79 Tahun 2005, PP No 43 Tahun 2014, Perpres No 87 Tahun 2014, Permendagri No 1 Tahun 2014, Permendagri No 112 Tahun 2014 \n memuat tugas, wewenang, hak dan kewajiban kepala desa, pemlihan, biaya pemilihan, masa jabatan, penyidikan, larangan, pemberhentian, pengangkatan, pembinaan dan pengawasan desa oleh camat \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2006 tentang Kepala Desa \n 47 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2006 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2006 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kepala Desa, meliputi tugas, wewenang, hak, dan kewajiban Kepala Desa. Pemilihan Kepala Desa diatur, mencakup pemilihan serentak dan pemilihan antar waktu. Pemilihan Kepala Desa serentak meliputi tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Persyaratan calon Kepala Desa diatur, termasuk persyaratan administrasi. Kampanye diatur dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis, dan bertanggung jawab. Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling lama 3 kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak berturut-turut. Kepala Desa dilarang melakukan tindakan yang merugikan kepentingan umum, menyalahgunakan wewenang, melakukan diskriminasi, melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta menjadi pengurus partai politik. Kepala Desa dapat diberhentikan sementara atau diberhentikan secara tetap karena alasan tertentu. Diatur pula pengangkatan Penjabat Kepala Desa dari PNS. Camat melakukan pembinaan dan pengawasan Desa.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Kepala Desa yang sudah ada tetap menjalankan tugas sampai habis masa jabatannya.","sanctions","1. Kepala Desa yang tidak melaksanakan kewajiban dan/atau melanggar larangan sebagai Kepala Desa dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.\n2. Dalam hal sanksi administratif tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF MOJOKERTO REGENCY
NUMBER 1 OF 2015
TENTANG
VILLAGE HEAD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

THE REGENT OF MOJOKERTO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Menimbang :

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kepala Desa yang mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai pemimpin masyarakat dan pimpinan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mempunyai tugas, wewenang, hak dan kewajiban sehingga perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepala Desa;

Mengingat :

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b778a994-4b17-4069-ab38-f722f7e2fb10","actionData","errors"]