[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7747f16-3a17-4325-9e27-92cd5bfece94","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe No. 4 Tahun 2008","number","4","year","2008","published_date","2008-01-14","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe","place_of_enactment","Unaaha","theme","Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan - pengelolaan - bumdES
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD. 2008/No. 52, LL 21 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa datam rangka mendukurrg penyelenggaraan otoncrni desa, maka perlu meningkatkan dan mengembangkan pengelotaan potensi sumber daya ekonomi desa sebagai satah satu surnber pendapatan\r\ndesa;\r\nb. bahwa pengetotaan sumber daya ekonomi desa membutuhkan manajemen Yang professiorrai dan dinamis dalam suatu wadah Badan Usaha Mitik Desa ( BUMDeS );\r\nc. bahwa tata cara pembentukan BUMDeS perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe tentang Pembentukan dan Pengetoiaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes ). \n Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor74, Tambahan Lembaran Negara Nornor 18271;\r\nUndang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan PerundangUndangan (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4389);\r\nUndang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomror 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tarnbahan Lembaran Negara Nomol '4548);\r\nUndang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 126 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nonror 4438)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2O05 tentang Desa ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587) \n Tata Cara Pembentukan ; Kepengurusan ; Permodalan ; Bagi Hasil Usaha ; Perikatan / Kerja Sama dengan Pihak Ketiga ; Mekanisme Pengelolaan dan Pertanggungjawaban ; Pembinaan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2008. \n Peraturan Bupati \n 21 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 4 Tahun 2008 mengatur tentang pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai upaya meningkatkan pendapatan desa dan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan potensi sumber daya ekonomi desa secara profesional.

Latar Belakang dan Tujuan: Pembentukan BUMDes bertujuan untuk mendukung otonomi desa, meningkatkan pendapatan desa, mengelola sumber daya ekonomi desa secara profesional, serta menampung kegiatan perekonomian masyarakat. BUMDes diharapkan dapat menghindarkan masyarakat dari praktik rentenir, meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan modal, memelihara gotong royong, mendorong kegiatan ekonomi desa, menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan kreativitas berwirausaha.

Ketentuan Substansial:

Pembentukan dan Pendirian: BUMDes dapat didirikan atas inisiatif Pemerintah Desa dan/atau masyarakat melalui musyawarah desa, dengan mempertimbangkan potensi ekonomi masyarakat, unit kegiatan usaha yang dikelola secara kooperatif, dan kekayaan desa yang diserahkan. Pendirian BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa.
Jenis Usaha: Jenis usaha BUMDes dapat berupa unit jasa keuangan (simpan pinjam), unit jasa lain (listrik desa, telekomunikasi, pengelolaan limbah), unit pasar (pengelolaan pasar desa, penyaluran bahan pokok), unit industri kecil dan kerajinan, serta kegiatan perekonomian desa lainnya.
Kepengurusan: Organisasi kepengurusan terdiri dari Dewan Komisaris (Penasehat), Direksi (Pelaksana Operasional), dan Kepala Unit Usaha. Ketua Dewan Komisaris dijabat oleh Kepala Desa secara ex officio. Direksi dan Kepala Unit Usaha ditunjuk oleh masyarakat melalui musyawarah.
Permodalan: Modal BUMDes berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan, lembaga keuangan di desa, bantuan pemerintah, dan penyertaan modal pihak ketiga.
Bagi Hasil Usaha: Hasil usaha BUMDes dipergunakan untuk pemupukan modal usaha, insentif pengurus, kas desa, dan biaya operasional.
Kerja Sama: BUMDes dapat melakukan kerja sama dengan pihak ketiga dengan persetujuan Komisaris dan masyarakat, terutama jika memerlukan jaminan harta benda.
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban: Pengelolaan BUMDes harus transparan, akuntabel, partisipatif, berkelanjutan, dan akseptabel. Pertanggungjawaban dilakukan sebagaimana lazimnya di masyarakat.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF KONAWE REGENCY
NUMBER 52 YEAR 2008

REGIONAL REGULATION OF KONAWE REGENCY
NUMBER 04 YEAR 2008
CONCERNING
FORMATION AND MANAGEMENT OF
VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDes)

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KONAWE,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to support the implementation of village autonomy, it is necessary to improve and develop the management of potential village economic resources as one source of village income;
that the management of village economic resources requires professional and dynamic management in a Village-Owned Enterprise (BUMDes);
that the procedures for the establishment of BUMDes need to be regulated by a Regional Regulation of Konawe Regency;
that based on the considerations in letters a, b and c above, it is necessary to establish a Regional Regulation of Konawe Regency concerning the Formation and Management of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7747f16-3a17-4325-9e27-92cd5bfece94","actionData","errors"]