[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b76e5045-f204-47d4-84de-9bcecea5a228","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal Di Kabupaten Konawe Selatan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Selatan Nomor 6 Tahun 2023","number","6","year","2023","published_date","2023-10-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan","place_of_enactment","Andoolo","theme","Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal Di Kabupaten Konawe Selatan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN MODAL
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2023 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal Di Kabupaten Konawe Selatan
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka meningkatkan Penanaman Modal\r\ndi Daerah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi\r\nDaerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan\r\nkemampuan dan daya saing Daerah, mendorong\r\npengembangan ekonomi kerakyatan dan mewujudkan\r\nkesejahteraan masyarakat;\r\nb. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang\r\nPemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal\r\ndi Daerah;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian\r\nFasilitas Insentif Penanaman Modal di Kabupaten\r\nKonawe Selatan. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi\r\nSulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);\r\n3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);\r\n4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n5. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6330); \r\n7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021\r\nNomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);\r\n8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);\r\n9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);\r\n10. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020-2040 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 5). \n BAB I KETENTUAN UMUM\r\nBAB II RUANG LINGKUP\r\nBAB III PRINSIP-PRINSIP\r\nBAB IV KEWENANGAN PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF PENANAMAN MODAL\r\nBAB V KRITERIA JENIS USAHA PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF PENANAMAN MODAL\r\nBAB VI BENTUK PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF PENANAMAN MODAL\r\nBAB VII JENIS USAHA\r\nBAB VIII TATA CARA PEMBERIAN FASILITAS INSENTIF PENANAMAN MODAL\r\nBAB IX HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB\r\nBAB X PELAPORAN DAN EVALUASI\r\nBAB XI JANGKA WAKTU\r\nBAB XII KETENTUAN PERALIHAN\r\nBAB XIII KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Oktober 2023. \n Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal Di Kabupaten Konawe Selatan \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini dibentuk dengan maksud untuk mewujudkan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal di Daerah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan Penanaman Modal, pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kemampuan dan daya saing Daerah, mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

\n\n

Pemerintah Daerah berwenang memberikan Fasilitas Insentif Penanaman Modal sesuai dengan kondisi dan kemampuan Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Fasilitas insentif diberikan kepada investor yang memenuhi kriteria seperti memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, menggunakan sumber daya lokal, memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik, berwawasan lingkungan, melakukan alih teknologi, bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi, dan/atau berorientasi ekspor.

\n\n

Insentif dapat berbentuk pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak dan retribusi Daerah, pemberian bantuan modal, riset dan pengembangan, pelatihan vokasi, dan/atau bunga pinjaman rendah. Kemudahan dapat berbentuk penyediaan data dan informasi, sarana dan prasarana, fasilitasi lahan, bantuan teknis, penyederhanaan perizinan, kemudahan akses pemasaran, kemudahan investasi langsung konstruksi, kemudahan investasi di kawasan strategis, pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi, kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi, kemudahan akses tenaga kerja, kemudahan akses pasokan bahan baku, fasilitasi promosi, dan/atau bantuan biaya pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual.

\n\n

Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian fasilitas insentif untuk jenis usaha tertentu seperti usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi, usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan, usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya, usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu, usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus, usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah, usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat, dan/atau usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

","transitional_provisions","1. Permohonan Pemberian Fasilitas Insentif Penanaman Modal yang sedang dalam proses pengajuan dan sampai dengan berlakunya Peraturan Daerah ini belum diberikan, diproses berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Dalam hal penerima Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal tidak melaksanakan kewajiban dapat dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif dapat berupa: teguran lisan; teguran tertulis; dan pencabutan fasilitas Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SOUTH KONAWE
THE PROVINCE OF SOUTHEAST SULAWESI

REGIONAL REGULATION OF SOUTH KONAWE REGENCY
NUMBER 6 OF 2023
on
GRANTING OF INVESTMENT INCENTIVE FACILITIES
IN SOUTH KONAWE REGENCY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SOUTH KONAWE,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to increase Investment
in the region, increase economic growth
of the region, create jobs, increase
the ability and competitiveness of the region, encourage
the development of the people's economy and realize
community welfare;
that to implement the provisions of Article 7
Government Regulation Number 24 of 2019 on
Granting Incentives and Investment Facilities
in the region;
that based on the considerations as
referred to in letters a and b, it is necessary to
stipulate a Regional Regulation on Granting
Investment Incentive Facilities in the South Konawe
Regency.

Bearing in Mind /

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b76e5045-f204-47d4-84de-9bcecea5a228","actionData","errors"]