[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b75e51ba-7352-432c-a8f1-ee2ccdbe5c78","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No. 5 Tahun 2017","number","5","year","2017","published_date","2017-08-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kota Surabaya","place_of_enactment","Surabaya","theme","Penyelenggaraan Jaringan Utilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Perizinan, Pelayanan Publik
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 5, LD Kota Surabaya Tahun 2017 No 5, TLD No 5
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Jaringan Utilitas
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan makin meningkatnya perkembangan\r\npembangunan kota Surabaya yang diarahkan untuk\r\nmenjadi kota perdagangan dan jasa, dibutuhkan\r\njaringan utilitas sebagai fasilitas kelengkapan kota yang\r\nlengkap dan modern;\r\nb. bahwa agar tercipta keterpaduan perencanaan dalam\r\npenempatan jaringan utilitas, maka perlu dilakukan\r\npenataan serta pengendalian pembangunan jaringan\r\nutilitas secara terpadu agar sesuai dengan rencana tata\r\nruang wilayah Kota Surabaya; \n Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan ; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang\r\nPenataan Ruang ; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa\r\nKonstruksi; Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun\r\n2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota\r\nSurabaya Tahun 2014-2034 \n Peraturan Daerah ini mengatur penyelenggaraan jaringan utilitas /sistem jaringan instalasi pipa, kabel, sanitasi dll di Kota Surabaya dengan substansi: \r\n(a)\tmaksud dan tujuan;\r\n(b)\tperencanaan penyelenggaraan jaringan utilitas;\r\n(c)\tPERIZINAN: Izin Pelaksanaan Kegiatan; Pelaksanaan Kegiatan Dalam Keadaan Darurat; Jaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan; Izin Penempatan Jaringan Utilitas; Kewajiban Pemegang Izin; Perpanjangan Izin; \r\n(d)\tpeta dasar;\r\n(e)\tpelaksanaan penyelenggaraan jaringan utilitas;\r\n(f)\tpenyediaan jaringan utilitas terpadu;\r\n(g)\tsanksi administratif;\r\n(h)\tketentuan penyidikan;\r\n(i)\tketentuan pidana.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2017. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jaringan Utilitas ditetapkan dengan maksud untuk mengatur perencanaan, perizinan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan jaringan utilitas di daerah. Tujuannya adalah untuk menata jaringan utilitas dan menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu yang lengkap, aman, modern, dan berkelanjutan.\n\nPeraturan ini mengatur kewajiban instansi utilitas untuk menyampaikan rencana induk dan program tahunan pemasangan jaringan utilitas kepada Walikota. Untuk melaksanakan pembangunan atau pemeliharaan jaringan utilitas, setiap instansi utilitas wajib memiliki Izin Pelaksanaan Kegiatan dan Izin Penempatan Jaringan Utilitas. Izin Pelaksanaan Kegiatan diterbitkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk setelah instansi utilitas menyerahkan Jaminan Pelaksanaan Perbaikan. Dalam keadaan darurat, instansi utilitas dapat melaksanakan kegiatan setelah menyampaikan pemberitahuan tertulis.\n\nJaminan Pelaksanaan Perbaikan dan Jaminan Pemeliharaan wajib diserahkan oleh instansi utilitas sebagai jaminan penggantian/perbaikan sarana dan/atau prasarana kota yang rusak. Pemerintah Daerah berwenang menyusun peta dasar jaringan utilitas. Penyelenggaraan jaringan utilitas harus dilaksanakan berdasarkan prinsip pelayanan masyarakat, kepentingan umum, kesesuaian dengan rencana tata ruang, kelestarian lingkungan, keamanan, dan estetika. Pembangunan jaringan utilitas dilaksanakan di dalam tanah pada sarana jaringan utilitas terpadu, kecuali dalam kondisi tertentu. Pemerintah Daerah menyediakan sarana jaringan utilitas terpadu, dan instansi utilitas wajib menempatkan jaringan utilitas pada sarana tersebut. Penempatan jaringan utilitas pada ruang manfaat jalan milik Pemerintah Daerah dilakukan melalui mekanisme sewa barang milik daerah. Walikota berwenang melakukan pengawasan dan pengendalian atas pemanfaatan jaringan utilitas terpadu.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Walikota berwenang mengenakan sanksi administratif kepada pelanggar ketentuan peraturan ini.\n2. Sanksi administratif dapat berupa peringatan tertulis, penghentian pekerjaan, penyegelan, pembongkaran, denda administrasi, dan/atau pencabutan izin.\n3. Pelanggaran terhadap peraturan ini juga dapat diancam dengan pidana kurungan atau denda.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGIONAL REGULATION OF SURABAYA CITY
NUMBER 5 OF 2017
ON
MANAGEMENT OF UTILITY NETWORKS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SURABAYA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that with the increasing development of the city of Surabaya which is directed to become a trade and service city, a utility network is needed as a complete and modern city facility;
that in order to create integrated planning in the placement of utility networks, it is necessary to arrange and control the development of utility networks in an integrated manner so that it is in accordance with the spatial plan of the Surabaya City area;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Management of Utility Networks.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Article 18 paragraph (6) of the 1945

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b75e51ba-7352-432c-a8f1-ee2ccdbe5c78","actionData","errors"]