[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b754fd79-2eb8-4b1f-bb39-3551e2ad2e4f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di\r\nLingkungan Sekretariat Kabinet","short_title","Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 6 Tahun 2024","number","6","year","2024","published_date","2024-07-08","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","cb4bdcb9-051e-44cf-802c-89c313b57473","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Sekretaris Kabinet","short_name","Peraturan Setkab","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis","tags",[],"location","Sekretariat Kabinet","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di\r\nLingkungan Sekretariat Kabinet","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedoman - Penyelenggaraan - Kerja Sama - Lingkungan Sekretariat Kabinet
2024
Peraturan Sekretaris Kabinet NO. 6, https://jdih.setkab.go.id/
Peraturan Sekretaris Kabinet TENTANG Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama di\r\nLingkungan Sekretariat Kabinet
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi \r\nSekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan\r\nmanajemen kabinet kepada Presiden dan/atau Wakil\r\nPresiden dalam penyelenggaraan pemerintahan diperlukan\r\npenyelenggaraan kerja sama yang berkualitas \n Dasar hukum peraturan ini adalah Perpres Nomor 55 Tahun 2020; Persetkab Nomor 1 Tahun 2020 sebagaimana diubah dengan Persetkab Nomor 2 Tahun 2022\r\n \n Peraturan ini mengatur mengenai Kerjasama di lingkungan Sekretariat Kabinet yang merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan\r\nyang disepakati antara Sekretariat Kabinet dengan Mitra\r\nKerja Sama untuk saling memberi manfaat dalam\r\nmencapai tujuan bersama; Tujuan dan Prinsip penyelenggaraan kerja sama; Mitra dan Bentuk Kerja Sama; Wewenang Penandatanganan Kerjasama; Tahapan penyelenggaraan kerja sama; format naskah kerja sama; dan penyelesaian sengketa kerja sama \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Sekretaris Kabinet ini mulai berlaku pada tanggal 08 Juli 2024. \n 34 hlm; hlm 1 sd 15 batang tubuh, hlm 16 sd 34 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Sekretariat Kabinet.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Sekretaris Kabinet ini mengatur pedoman penyelenggaraan kerja sama di lingkungan Sekretariat Kabinet. Latar belakang dari peraturan ini adalah untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet dalam memberikan dukungan manajemen kabinet kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden, serta untuk mewujudkan tertib administrasi dalam penyelenggaraan kerja sama yang berkualitas dan akuntabel.

Tujuan penyelenggaraan kerja sama adalah untuk membangun sinergi, kolaborasi, dan jejaring dengan Mitra dalam rangka optimalisasi kinerja Sekretariat Kabinet. Kerja sama harus mempertimbangkan kesesuaian tugas dan fungsi satuan organisasi/unit kerja, manfaat atau nilai tambah bagi Sekretariat Kabinet, serta asas perjanjian dan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Kabinet dapat menyelenggarakan kerja sama dengan Mitra dalam negeri dan luar negeri, baik atas inisiatif Sekretariat Kabinet maupun penawaran dari Mitra. Mitra dalam negeri meliputi lembaga negara, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, organisasi nonpemerintah, organisasi kemasyarakatan, badan usaha swasta, dan/atau pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan. Mitra luar negeri meliputi lembaga pemerintah negara asing, badan usaha internasional, organisasi internasional, organisasi internasional nonpemerintah, dan/atau subjek hukum internasional lain.

Bentuk kerja sama dapat berupa Memorandum of Understanding (Nota Kesepahaman), Perjanjian Kerja Sama, Non-Disclosure Agreement (Perjanjian Kerahasiaan), atau bentuk lain yang disepakati. Penandatanganan kerja sama merupakan wewenang Sekretaris Kabinet, yang dapat didelegasikan kepada Deputi atau pejabat lain. Tahapan penyelenggaraan kerja sama meliputi persiapan, pembahasan naskah, penandatanganan, pengarsipan dan autentikasi, serta pemantauan dan evaluasi.

","transitional_provisions","1. Kerja Sama yang telah ditandatangani dan masih berlaku, tetap dapat dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu Kerja Sama atau sesuai dengan kesepakatan.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 6 OF 2024
on
GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF COOPERATION
WITHIN THE CABINET SECRETARIAT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MINISTER OF STATE SECRETARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to support the implementation of the duties and functions of the Cabinet Secretariat in providing cabinet management support to THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA and/or the Vice President in the administration of government, quality cooperation is required;
that in order to realize orderly administration in the implementation of quality and accountable cooperation, guidelines for the Implementation of cooperation within the Cabinet Secretariat are required;
that based on the considerations in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b754fd79-2eb8-4b1f-bb39-3551e2ad2e4f","actionData","errors"]