[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b740cf06-9637-4e51-b10f-5eb3d197014f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":84,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2002 tentang KERJASAMA ANTAR DESA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi Nomor 13 Tahun 2002","number","13","year","2002","published_date","2002-09-06","effective_date","2002-09-12","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi","place_of_enactment","Sengeti","theme","KERJASAMA ANTAR DESA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

KERJASAMA - ANTAR DESA
2002
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2002/NO.45
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG KERJASAMA ANTAR DESA
ABSTRAK:	\n \n Penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan Sub sistem dalam penyelenggaraan Pemerintah Nasional sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat; Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa; Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada sub a dan b diatas perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi tentang Kerjasama Antar Desa.\r\n \n UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; Keppres No. 44 Tahun 1999; Permendagri No. 4 Tahun 1999; Kepmendagri No. 63 Tahun 1999; Kepmendagri No. 64 Tahun 1999. \n Perda ini mengatur tentang KERJASAMA ANTAR DESA, meliputi Bentuk Kerjasama Antar Desa; Pelaksanaan Kerjasama. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2002. \n 4 hlmn; 1 pnjlsn \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kerjasama Antar Desa dibentuk untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 109 mengenai kerjasama antar desa, dalam rangka menghadapi otonomi desa. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan kewenangan kepada desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:

Bentuk Kerjasama: Kerjasama dapat dilakukan antar desa, antar kelurahan, atau antar desa dan kelurahan.
Urusan Kerjasama: Meliputi bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, baik yang memberikan beban maupun keuntungan bagi masyarakat desa/kelurahan.
Keputusan Bersama: Kerjasama ditetapkan dengan keputusan bersama yang memuat ruang lingkup, susunan organisasi dan personalia, tata cara pelaksanaan, pembiayaan, jangka waktu, dan ketentuan lain yang dipandang perlu. Keputusan ini ditandatangani oleh masing-masing kepala desa setelah mendapat pertimbangan dari BPD, dan diketahui oleh Camat untuk kelurahan.
Pelaksanaan Kerjasama: Dibentuk organisasi kerjasama dengan personalia yang mengutamakan perangkat desa/kelurahan. Biaya pelaksanaan dibebankan kepada masing-masing desa/kelurahan. Camat wajib memberikan petunjuk, bimbingan, dan pengawasan.
Penyelesaian Perselisihan: Jika terjadi perselisihan, penyelesaian dilakukan secara musyawarah antar kepala desa dan BPD. Jika tidak terselesaikan, pemerintah daerah wajib menyelesaikan perselisihan tersebut.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MUARO JAMBI REGENCY GOVERNMENT
MUARO JAMBI REGENCY REGULATION
NUMBER 12 OF 2002
CONCERNING
INTER-VILLAGE COOPERATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF MUARO JAMBI,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the implementation of Village Government is a sub-system in the implementation of National Government so that the Village has the authority to regulate and manage the interests of the Community;
that in order to implement the provisions of Article 111 of Law Number 22 of 1999 concerning Regional Government and Decree of the Minister of Home Affairs Number 64 of 1999 concerning General Guidelines for Regulations Regarding Villages;
that based on the considerations as referred to in sub a and b above, it is necessary to form a Muaro Jambi Regency Regional Regulation concerning Inter-Village Cooperation.

In view of:

Law Number 54 of 1999

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b740cf06-9637-4e51-b10f-5eb3d197014f","actionData","errors"]