[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7307a07-c14c-4bd8-928b-ce0efe9d16fd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kotabaru Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Air Tanah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kotabaru No. 24 Tahun 2016","number","24","year","2016","published_date","2016-12-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kotabaru","place_of_enactment","Kotabaru","theme","Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Air Tanah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

lingkungan hidup - perizinan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, LD.2016/NO.24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Izin Pengelolaan Air Tanah\r\n
ABSTRAK:	\n \n Berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (2)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah, terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota\r\ndan Peraturan Bupati/Walikota yang bertentangan\r\ndengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang\r\nlebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan\r\ndibatalkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah\r\nPusat. Berdasarkan ketentuan Pasal 251 ayat (5)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9\r\nTahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-\r\nUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan\r\nDaerah dan Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan\r\nNomor 188.44/ 0230 /KUM/2016 tentang Pembatalan\r\nPeraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun\r\n2010 tentang Izin Pengelolaan Air Tanah, paling lama 7\r\n(tujuh) Hari setelah keputusan pembatalan oleh\r\nGubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat, Kepala\r\nDaerah harus menghentikan pelaksanaan Perda dan\r\nselanjutnya DPRD bersama Kepala Daerah mencabut\r\nPerda dimaksud. \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015. \n Peraturan daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2010\r\ntentang Izin Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan\r\nLembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01) dan dinyatakan tidak berlaku. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Desember 2016. \n Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2010\r\ntentang Izin Pengelolaan Air Tanah. \n 4 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Pengelolaan Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 01).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Pengelolaan Air Tanah. Pencabutan ini dilakukan karena Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa sub urusan geologi tidak lagi menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Selain itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Sumber Daya Air bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0230/KUM/2016 juga memerintahkan pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2010 tentang Izin Pengelolaan Air Tanah. Dengan pencabutan ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 10 Tahun 2010 dinyatakan tidak berlaku.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KOTABARU
PROVINCE OF SOUTH KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY

NUMBER 24 OF 2016

CONCERNING

REVOCATION OF REGIONAL REGULATION OF KOTABARU REGENCY
NUMBER 10 OF 2010 CONCERNING GROUNDWATER MANAGEMENT PERMIT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KOTABARU,

\n\n \n \n

Considering:

that based on the provisions of Article 251 paragraph (2) of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government as amended several times, the latest being Law Number 9 of 2015 concerning the Second Amendment to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government, Regional Regulations of Regencies/Cities and Regulations of Regents/Mayors that conflict with the provisions of higher statutory regulations, public interests, and/or morality are canceled by the Governor as Representative of the Central Government;
that based on the provisions of Article 251 paragraph (5) of Law Number 23 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7307a07-c14c-4bd8-928b-ce0efe9d16fd","actionData","errors"]