[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b7280608-37d5-44d9-9bdc-df14788cf406","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 2025 tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026","short_title","Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 38 Tahun 2025","number","38","year","2025","published_date","2025-12-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","9b39fddb-ef27-4bb8-818e-76af78c5aa14","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Presiden (Keppres)","short_name","Keppres","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d1f23a35-5540-4151-bb73-e4522722652d","Tata Naskah Kedinasan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Program Penyusunan - Peraturan Presiden
2025
Keputusan Presiden (Keppres) NO. 38, jdih.setneg.go.id: 3 hlm.
Keputusan Presiden (Keppres) TENTANG Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 31 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perlu menetapkan Keputusan Presiden tentang Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026. \n Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945; UU No. 12 Tahun 2011; dan Perpres No. 87 Tahun 2014. \n Keppres ini menetapkan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2025. \n Lampiran file: 26 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 3 dan lampiran hlm 4 sd 26) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kompleks Candi Borobudur.\n2. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.\n3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan dan Penetapan Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi serta Calon Anggota Pengganti Antarwaktu Dewan Pengawas dan Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.\n4. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2024 tentang Percepatan Pengembangan Industri Gim Nasional.\n5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Benda Muatan Kapal Tenggelam.\n6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.\n7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengembangan Taman Bumi.","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Presiden ini menetapkan Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2026. Program ini mencakup daftar Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) yang akan disusun selama tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini. Setiap RPerpres dalam daftar tersebut mencantumkan judul, dasar pembentukan, pokok materi muatan, dan pemrakarsa.

Program Penyusunan Peraturan Presiden ini berlaku untuk jangka waktu satu tahun. Pemrakarsa setiap RPerpres wajib melaporkan perkembangan realisasi penyusunan RPerpres setiap triwulan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia kemudian melakukan verifikasi dan evaluasi atas laporan tersebut, dan selanjutnya melaporkannya kepada Presiden.

Lampiran Keputusan Presiden ini berisi daftar RPerpres yang akan disusun, meliputi berbagai bidang seperti penanaman modal, pembinaan ideologi Pancasila, pengesahan konvensi internasional, sistem peradilan pidana terpadu berbasis teknologi informasi, strategi nasional pengelolaan komponen pendukung, penanganan dampak penegasan batas wilayah negara, rencana aksi nasional pemajuan kebudayaan, kebijakan nasional pemberantasan tindak pidana kekerasan seksual, reformasi birokrasi nasional, perubahan bentuk institut agama Islam negeri menjadi universitas Islam negeri, penyelenggaraan kabupaten/kota sehat, penggunaan dan pemanfaatan tanah pada ruang atas tanah dan ruang bawah tanah, pengelolaan kebencanaan geologi, pendelegasian persetujuan penggunaan air tanah, rencana umum penanaman modal, pengelolaan benda muatan kapal tenggelam, sistem logistik ikan nasional, rincian anggaran pendapatan dan belanja negara, kebijakan pemberian pinjaman oleh pemerintah pusat, pengalihan pembinaan organisasi, administrasi, dan keuangan pengadilan pajak ke Mahkamah Agung, etika kecerdasan artifisial, peta jalan kecerdasan artifisial nasional, desain besar olahraga nasional, rencana kerja pemerintah, desain besar pembangunan kependudukan, strategi nasional kelanjutusiaan, pengembangan taman bumi, rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, penyelamatan pangan, statistik hayati Indonesia, dan manajemen analisis dan pengendalian krisis terorisme.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENTIAL DECREE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 38 OF 2025
REGARDING
THE 2026 PRESIDENTIAL REGULATION COMPILATION PROGRAM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 31 of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations as amended several times, most recently by Law Number 13 of 2022 concerning the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations and Article 31 of Presidential Regulation Number 87 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment of Laws and Regulations as amended by Presidential Regulation Number 76 of 2021 concerning Amendments to Presidential Regulation Number 87 of 2014 concerning Implementing Regulations of Law Number 12 of 2011 concerning the Establishment

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b7280608-37d5-44d9-9bdc-df14788cf406","actionData","errors"]