[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b70a0dcd-532f-4eaa-b817-2f6308a119a6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2024","number","15","year","2024","published_date","2025-05-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indramayu","place_of_enactment","Indramayu","theme","Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kesejahteraan Sosial - Penyelenggaraan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 15, LD.2024 (15) : 59 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
ABSTRAK:	\n \n bahwa merupakan kesejahteraan suatu sosial kondisi terpenuhinya kebutuhan material, \r\nspiritual dan sosial warga negara untuk dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, \r\nsehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya; bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial di Daerah, perlu dilakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial terencana, terarah \r\nsecara dan berkelanjutan melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, \r\ndan perlindungan sosial; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24, Pasal 29 dan Pasal 30 \r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Pemerintah Daerah bertanggung jawab dan berwenang menetapkan kebijakan penyelenggaraan \r\nkesejahteraan sosial yang bersifat lokal selaras dengan kebijakan nasional dan provinsi di bidang kesejahteraan sosial; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam \r\nhuruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan \r\nKesejahteraan Sosial;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 112 Tahun 2024; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2012;Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang sasaran, kewenangan,tanggung jawab, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, penanganan PPKS, sumber daya penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peran serta masyarakat, pendaftaran dan perizinan, kerjasama dan kemitraan, sistem informasi. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Mei 2025. \n 59 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS); mewujudkan pelayanan sosial dasar, fasilitas pelayanan publik, dan jaminan sosial yang berbasis keadilan; meningkatkan ketahanan sosial masyarakat; menjamin penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan; meningkatkan peran aktif masyarakat; serta meningkatkan kemampuan dan kepedulian masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Kewenangan Bupati dalam menetapkan kebijakan, mengkoordinasi pelaksanaan program, memberikan izin dan pengawasan sumbangan, memelihara taman makam pahlawan, melestarikan nilai kepahlawanan, mengembangkan potensi sumber kesejahteraan sosial, membina Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), memulangkan warga negara migran korban tindak kekerasan, memelihara anak terlantar, serta mendata dan mengelola data PPKS.
Tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam menyusun mekanisme, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian penyelenggaraan Pelayanan Kesejahteraan Sosial, mengalokasikan anggaran, melaksanakan penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, memberikan bantuan sosial sebagai stimulan, memelihara taman makam pahlawan, dan melestarikan nilai kepahlawanan.
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang diprioritaskan kepada mereka yang memiliki kehidupan tidak layak dan memiliki kriteria masalah sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kedisabilitasan, keterpencilan, ketunaan sosial, korban bencana, dan korban tindak kekerasan. Penyelenggaraan ini dilaksanakan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan, pengawasan, penerapan standar pelayanan minimum, penyediaan fasilitas akses pelayanan sosial, pengembangan kapasitas kelembagaan, dan fasilitasi partisipasi masyarakat.
Bentuk Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua izin dan rekomendasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang telah diterbitkan Pemerintah Daerah sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berlakunya izin dan rekomendasi berakhir.\n2. Permohonan izin dan rekomendasi Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, yang masih dalam proses, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pendaftaran lembaga penyelenggara Kesejahteraan Sosial dikenai sanksi administratif berupa:\n a. teguran lisan atau panggilan;\n b. teguran tertulis;\n c. pemberhentian sementara dari kegiatan;\n d. pembekuan kegiatan Usaha Kesejahteraan Sosial; dan/atau\n e. pencabutan dan/atau pembatalan izin dan/atau rekomendasi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
INDRAMAYU REGENCY
NUMBER 15 YEAR 2024
REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER 15 YEAR 2024
ON
SOCIAL WELFARE ORGANIZATION
LAW SECTION
SETDA INDRAMAYU REGENCY
2024

Copy
NO: 15/LD/2024
REGIONAL GAZETTE OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER 15 YEAR 2024

REGENT OF INDRAMAYU
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER 15 YEAR 2024
ON
SOCIAL WELFARE ORGANIZATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF INDRAMAYU,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that social welfare is a condition where the material, spiritual and social needs of citizens are met in order to live decently and be able to develop themselves, so that they can carry out their social functions;
that in order to improve social welfare in the region, it is necessary to organize social welfare in a planned, directed and sustainable manner through social rehabilitation, social security,
that

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b70a0dcd-532f-4eaa-b817-2f6308a119a6","actionData","errors"]