[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6fdfb1a-40f6-4067-a7b9-ccb7bde24e20","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":86,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016","number","7","year","2016","published_date","2016-12-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"403c0907-930b-445f-889a-b2f68d1dd407","Perlindungan Keluarga & Anak",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kota Gorontalo","place_of_enactment","Gorontalo","theme","Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2016/No.7
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan Perempuan dan Anak Terhadap Korban Kekerasan
ABSTRAK:	\n \n Peraturan ini dibentuk dalam rangka memberikan penguatan regulasi, arah, dan landasan dalam perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah untuk menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dan menjadi urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD RI Tahun 1945; UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 38 Tahun 2000; UU No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PP Pengganti UU No. 1 Tahun 2016; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 13 Tahun 2006; UU No. 21 Tahun 2007; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 4 Tahun 2006; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 1 Tahun 2010; Permendagri No. 80 Tahun 2015. \n Dalam peraturan ini diatur tentang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan termasuk di dalamnya mengatur tentang bentuk kekerasan, hak korban, kewajiban dan tanggung jawab, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, penyelenggaraan perlindungan, peran serta masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Desember 2016. \n Terdiri dari 25 halaman tanpa lampiran \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan bertujuan untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, memberikan pelayanan kepada korban, dan melakukan pemberdayaan kepada perempuan korban kekerasan. Latar belakangnya adalah bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang perlu dilindungi.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Definisi berbagai bentuk kekerasan (fisik, psikis, seksual, penelantaran, eksploitasi, dan lainnya).
Hak-hak korban kekerasan, termasuk hak untuk dihormati, pemulihan kesehatan, menentukan keputusan, mendapatkan informasi, kerahasiaan identitas, kompensasi, rehabilitasi sosial, penanganan pengaduan, kemudahan dalam proses peradilan, dan pendampingan. Anak korban kekerasan juga mendapatkan hak khusus seperti kelangsungan hidup, pelayanan dasar, perlindungan yang sama, bebas dari stigma, dan kebebasan.
Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga dalam upaya perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan. Pemerintah Daerah wajib membentuk P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dan FPKK (Forum Perlindungan Korban Kekerasan).
Pembentukan dan tugas P2TP2A sebagai unit pelayanan terpadu untuk memberikan pelayanan dan perlindungan sementara bagi korban kekerasan.
Penyelenggaraan perlindungan yang meliputi pencegahan, pelayanan, dan pemberdayaan. Pencegahan dilakukan melalui jaringan kerja, koordinasi, sosialisasi, dan pendidikan. Pelayanan meliputi pengaduan, konsultasi, konseling, pendampingan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, pelayanan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Pemberdayaan perempuan korban kekerasan meliputi pelatihan kerja, usaha ekonomis produktif, dan bantuan permodalan.
Koordinasi perlindungan korban melalui FPKK di tingkat daerah, kecamatan, dan kelurahan.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap korban.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF GORONTALO
GORONTALO PROVINCE

GORONTALO CITY REGULATION
NUMBER 7 OF 2016
on
PROTECTION OF WOMEN AND CHILDREN AGAINST
VICTIMS OF VIOLENCE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF GORONTALO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantee the right of every citizen to be free from torture or degrading treatment and to obtain a sense of security and freedom from all forms of violence;
that all forms of violence against women and children constitute violations of human rights, so it is necessary to protect their dignity and ensure their right to life in accordance with their nature and essence without discrimination;
that women's empowerment and child protection are concurrent government affairs that are delegated to the region to become the basis for the implementation of regional autonomy and become

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6fdfb1a-40f6-4067-a7b9-ccb7bde24e20","actionData","errors"]