[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6f69a48-8db9-4eb1-942d-88d2be18deee","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Jeneponto Nomor 2 Tahun 2022","number","2","year","2022","published_date","2022-03-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"b31a8222-540c-410c-aa76-bb08904489ee","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Jeneponto","place_of_enactment","Bontosunggu","theme","Pengelolaan Keuangan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN-KEUANGAN-DAERAH
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD Kab. Jeneponto 2022 No.321/ TLD No.19
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;\r\nb. bahwa dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.\r\n \n Pasal 18 ayat (6) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 29 Tahun 1959; UU Nomor 17 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2021; UU Nomor 23 Tahun 2014 , sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 ; PP Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 72 Tahun 2019; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 77 Tahun 2020; Perda Kab. Jeneponto Nomor 4 Tahun 2016. \n BAB I KETENTUAN UMUM.\r\nBAB II MAKSUD DAN TUJUAN.\r\nBAB III RUANG LINGKUP.\r\nBAB IV PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.\r\nBAB V ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.\r\nBAB VI PENYUSUNAN RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.\r\nBAB V PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.\r\nBAB VI PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN.\r\nBAB VII LAPORAN REALISASI SEMESTER PERTAMA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.\r\nBAB VIII AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH.\r\nBAB IX PENYUSUNAN RANCANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.\r\nBAB X KEKAYAAN DAERAH DAN UTANG DAERAH.\r\nBAB XI BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.\r\nBAB XII PENYELESAIAN KERUGIAN KEUANGAN DAERAH.\r\nBAB XII INFORMASI KEUANGAN DAERAH.\r\nBAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN.\r\nBAB XIV KETENTUAN PENUTUP. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Maret 2022. \n Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jeneponto Tahun 2006 Nomor 165) dicabut dan \r\ndinyatakan tidak berlaku.\r\n \n Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n XIV Bab, 294 Pasal dan Penjelasan (177 halaman) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Jeneponto. Tujuannya adalah untuk mewujudkan pengelolaan keuangan yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab, serta taat pada peraturan perundang-undangan. Peraturan ini mengatur berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah, termasuk:\r\n\r\n- **Pengelola Keuangan Daerah:** Menetapkan Bupati sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, yang kemudian melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya kepada pejabat perangkat daerah seperti sekretaris daerah, kepala SKPKD selaku PPKD, dan kepala SKPD selaku PA. Juga mengatur tugas dan wewenang dari masing-masing pejabat tersebut.\r\n- **Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD):** Menjelaskan struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah meliputi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan yang sah. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.\r\n- **Penyusunan dan Penetapan APBD:** Mengatur proses penyusunan APBD, mulai dari penyusunan KUA-PPAS, RKA-SKPD, hingga penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.\r\n- **Pelaksanaan dan Penatausahaan APBD:** Mengatur pelaksanaan dan penatausahaan keuangan daerah, termasuk pelaksanaan kas umum daerah, kas transitoris, dan penyiapan DPA-SKPD.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Pasal 48:\r\n1. Bupati yang melakukan pungutan atau yang disebut nama lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a dikenai sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangannya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.\r\n2. Bupati yang melakukan pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Jeneponto Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF JENEPONTO
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF JENEPONTO REGENCY
NUMBER 2 OF 2022
ABOUT
REGIONAL FINANCE MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF JENEPONTO,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Government
Regulation Number 12 of 2019 concerning Management of
Regional Finance;
that in order to manage Regional Finance
in an orderly manner, adhering to statutory regulations,
efficient, economical, effective, transparent, responsible
taking into account the principles of justice, appropriateness and benefits
for the community;
that based on the considerations as intended
in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regulation
Regional Regulation concerning Regional Finance Management.

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of
Indonesia;
Law Number 29

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6f69a48-8db9-4eb1-942d-88d2be18deee","actionData","errors"]