For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 13 Tahun 2026

Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor 13 Tahun 2026 tentang Evaluasi Pemberian Hak Akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) pada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT)

Also known as: Keputusan Dirjen PHL 13/2026 · Keputusan Dirjen PHL No. 13 Tahun 2026 · Keputusan Dirjen PHL Nomor 13 Tahun 2026

Status:
Active
Effective Date:19 Februari 2026Publication Date:19 Februari 2026
KehutananAgraria & PertanahanPenerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

Information

TypeKeputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari
Effective Date19 Februari 2026
Publication Date19 Februari 2026

Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain secara eksplisit. Peraturan ini mengubah: 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 23 Tahun 2025 Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan.

Keputusan ini menetapkan evaluasi Pemberian Hak Akses Sistem Informasi Penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH) dan Sistem Informasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (SIPNBP) pada Pemegang Hak Atas Tanah (PHAT). Evaluasi ini bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemanfaatan hutan, good forest governance, dan mitigasi risiko terhadap pelaksanaan pemanfaatan hutan oleh PHAT. Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, melalui penelaahan administratif dan/atau pemeriksaan lapangan. Evaluasi ini mencakup PHAT yang telah terdaftar pada SIPUHH/SIPNBP serta pendaftaran Hak Akses SIPUHH/SIPNBP baru. Anggaran pelaksanaan bersumber dari APBN, APBD, dan/atau sumber lain yang sah.

(-)

(-)
DECREE OF THE DIRECTOR GENERAL OF SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT
NUMBER: 13 YEAR 2026
CONCERNING
EVALUATION OF THE GRANTING OF ACCESS RIGHTS TO THE FOREST PRODUCT MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (SIPUHH) AND THE STATE REVENUE NON-TAX INFORMATION SYSTEM (SIPNBP) TO LAND TITLE HOLDERS (PHAT)
DIRECTOR GENERAL OF SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT,
Considering:
  1. that Article 1 points 4 and 5 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry state that state forest is forest located on land not encumbered by land rights and customary forest is forest located on land encumbered by land rights;
  2. that Article 36 paragraph (1) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry states that the utilization of customary forest is carried out by the land title holder concerned, in accordance with its function;
  3. that Article 36 paragraph (2) of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry states that the
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.