[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6d097a5-d90d-495e-86a8-f22da1238d1f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 07 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Metro Nomor 07 Tahun 2022","number","07","year","2022","published_date","2022-10-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Metro","place_of_enactment","Metro","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022
2022
Peraturan Daerah (Perda) NO. 07,
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 \r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Walikota wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang\r\nPerubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan Bersama;\r\nb. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan\r\nprioritas dan plafon anggaran sementara yang telah\r\ndisepakati antar Pemerintah Daerah dengan DPRD pada 29 Agustus 2022;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah ten tang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022; \n 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang\r\nPembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan,\r\nKabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya\r\nDati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825); \r\n2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang\r\nSistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4301);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);\r\n5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang\r\nPemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab\r\nKeuangan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);\r\n6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang\r\nSistem Perencanaan Pembangunan Nasional\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004\r\nNomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 4421);\r\n7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)\r\nsebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir\r\ndengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020\r\nNomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 6573);\r\n8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang\r\nAdministrasi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11\r\nTahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6573); \r\n9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang\r\nPenetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan\r\nKeuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan\r\nUntuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease\r\n2019 (COVID-19) dan/ atau Dalam Rangka\r\nMenghadapi Ancaman Yang Membahayakan\r\nPerekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem\r\nKeuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6516);\r\n10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang\r\nHubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan\r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000\r\ntentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan\r\nWakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang\r\nDana Perimbangan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2005 137, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4575);\r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang\r\nPengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4738);\r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang\r\nPendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008\r\nNomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor\r\n4829);\r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang\r\nPendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6793); \r\n16. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang\r\nBantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali\r\ndiubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor\r\n1 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2018 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 6177);\r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang\r\nTata Cara Pemberian dan Pemanfaatan lnsentif\r\nPemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010\r\nNomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Nomor 5161);\r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 5165);\r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang\r\nPengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);\r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);\r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);\r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);\r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6332);\r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang\r\nPeraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28\r\nTahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6628);\r\n25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang\r\nPengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33)\r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan\r\nPresiden Nomor 12 Tahun 2021(Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);\r\n26. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang\r\nStandar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);\r\n27. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang\r\nRincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara\r\nTahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2021 Nomor 260), sebagaimana\r\ntelah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98\r\nTahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2022 Nomor 1490;\r\n28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun\r\n2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2016 Nomor 547);\r\n29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun\r\n201 7 ten tang Pengelompokan Kemampuan\r\nKeuangan Daerah serta Pelaksanaan dan\r\nPertanggungjawaban Dana Operasional (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor\r\n1067);\r\n30. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018\r\ntentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada\r\nStandar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah\r\nProvinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868); \r\n31. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan\r\nRakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar\r\nTeknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum\r\ndan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Thun 2018 Nomor 1891);\r\n32. Peraturan Menteri Pendidikan clan Kebudayaan\r\nNomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis\r\nPelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1687);\r\n33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun\r\n2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar\r\nSub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di\r\nProvinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);\r\n34. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019\r\ntentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan\r\nDasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang\r\nKesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2019 Nomor 68);\r\n35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun\r\n2019 ten tang Klasifikasi, Kodefikasi, dan\r\nNomenklatur Perencanaan Pembangunan dan\r\nKeuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2019 Nomor 1447);\r\n36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun\r\n2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan\r\nDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun\r\n2020 Nomor 1781);\r\n37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun\r\n2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);\r\n38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun\r\n2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021\r\nNomor 1419);\r\n39. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889\r\nTahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan\r\nInventarisasi Pemuktakhiran Klasifikasi, Kodefikasi\r\nDan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan\r\nKeuangan Daerah;\r\n40. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 7 Tahun 2021\r\ntentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah\r\nDaerah Kota Metro Tahun 2021-2026 (Lembaran\r\nDaerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 7); \r\n41. Peraturan Daerah Kabupaten Metro Nomor 24 Tahun\r\n2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat\r\nDaerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro\r\nTahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKota Metro Nomor 24) sebagaimana telah diubah\r\ndengan Perda Kota Metro Nomor 9 Tahun 2019\r\n(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2019 Nomor 9,\r\nTambahan Lembaran Daerah Kota metro Nomor 9);\r\n42. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2021\r\ntentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah\r\nTahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Metro\r\nTahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah\r\nKota Metro Nomor 10);\r\n43. Peraturan Daerah Kata Metro Nomor 6 Tahun 2022\r\ntentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran\r\n2021 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2022\r\nNomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kata Metro\r\nNomor 6); \n PERUBAHAN ANGGARAN\r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN\r\n2022. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2022. \n 14 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengubah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Metro Tahun Anggaran 2022. APBD semula berjumlah Rp. 874.456.475.110,00 bertambah menjadi Rp. 961.311.894.420,00.

Latar Belakang dan Tujuan: Perubahan ini dilakukan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, serta sebagai perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Ketentuan Substansial:

Pendapatan Daerah: Semula Rp. 841.606.475.110,00 menjadi Rp. 880.384.888.384,00, bersumber dari Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Transfer.
Belanja Daerah: Semula Rp. 874.456.475.110,00 menjadi Rp. 961.311.894.420,00, meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer.
Pembiayaan Daerah: Penerimaan semula Rp. 34.850.000.000,00 menjadi Rp. 80.927.006.036,00. Pengeluaran semula Rp. 2.000.000.000,00 menjadi Rp. 0,00.
Keadaan Darurat: Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak dengan Peraturan Walikota.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF METRO
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF METRO CITY
NUMBER 9 OF 2022
ON
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
FISCAL YEAR 2022

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF METRO,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to implement the provisions of Article 317 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times by Law Number 11 of 2020 and Article 177 of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, the Mayor is obliged to submit a Draft Regional Regulation on the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) to THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DPRD) to obtain Joint Approval;
that the Regional Regulation on the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) submitted is a manifestation of the Amendment to the Regional Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6d097a5-d90d-495e-86a8-f22da1238d1f","actionData","errors"]