[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_36":37,"_38":39},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9,"_10":11,"_12":13,"_32":33,"_34":35},"locale","en","session","skin","neptunus","ssoEnabled",true,"ENV",{"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27,"_28":29,"_30":31},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-Utk0Sjf97WJDzPZp","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","sentryTrace","17765b6b1ca7b1b2bcd1ff6e77b959af-703a69f2d2bc92d3","sentryBaggage","sentry-environment=production,sentry-public_key=4ccbe4391cfa90b0d1dd7cac9f108b9f,sentry-trace_id=17765b6b1ca7b1b2bcd1ff6e77b959af,sentry-org_id=4511369588899840","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_40":41,"_42":43,"_131":127},"regulationId","b6cc53ac-b6ab-4e0d-aef2-a34218835ec7","regulationData",{"_44":41,"_45":46,"_128":-5,"_129":130},"regulation_id","overview",{"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_55":56,"_57":56,"_58":59,"_60":61,"_67":68,"_69":70,"_74":75,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":-5,"_92":93,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":-5,"_99":100,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":122,"_123":124,"_125":-5,"_126":127},"title","Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.01/2022 Tahun 2022 tentang Pedoman Layanan lnformasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan","short_title","Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 110/PMK.01/2022","number","110/PMK.01/2022","year","2022","published_date","2022-07-04","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_62":59,"_63":64,"_65":66},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5f387f21-3aa6-45f8-9d3a-4d744ce19d10","type",{"_62":68,"_63":71,"_72":73},"Peraturan Menteri Keuangan","short_name","PMK","subjects",[76,79],{"_62":77,"_63":78,"_65":-5},"52ab02bc-b4c7-47db-becc-c90c58185c43","Standar & Pedoman Teknis",{"_62":80,"_63":81,"_65":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"sectors","location","Kementerian Keuangan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pedoman Layanan lnformasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI - JENIS DAN TARIF - PEDOMAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK - KEMENTERIAN KEUANGAN
2022
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) NO. 110/PMK.01/2022, BN.2022/NO. 649; https:jdih.kemenkeu.go.id : 64 Hlm
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) TENTANG Pedoman Layanan lnformasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Keuangan
ABSTRAK:	\n \n - Bahwa untuk mengimplementasikan kewajiban Kementerian Keuangan selaku badan\r\npublik untuk membuka akses atas informasi publik, telah ditetapkan Peraturan\r\nMenteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019 dan dengan adanya perubahan standar\r\nlayanan informasi publik dan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di\r\nlingkungan Kementerian Keuangan, perlu dilakukan penyesuaian dan penetapan\r\nkembali terhadap ketentuan mengenai pedoman layanan informasi publik oleh\r\nPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Keuangan,\r\nperlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pedoman Layanan lnformasi\r\nPublik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian\r\nKeuangan. \n Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 11 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 58, TLN\r\nNo.5843) sebagaimana telah diubah dengan UU 19 Tahun 2016 (LN Tahun 2016 No.\r\n251, TLN No. 5952), UU 14 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 61, TLN No. 4846), UU 39\r\nTahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916), PP 61 Tahun 2010 (LN Tahun 2010\r\nNo.99 TLN No.5149), PP 71 Tahun 2019 (LN Tahun 2019 No.185 TLN No.6400), Perpres\r\n57 Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No. 98), Permenkeu RI 118/PMK.01/2021 (BN Tahun\r\n2021 No. 1031). \n Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:\r\nInformasi Publik yang Wajib Disediakan dan Diumumkan terdiri atas Informasi Publik\r\nyang Wajib Disediakan dan Diumumkan secara berkala, yang disampaikan secara rutin,\r\nteratur, dan dalam jangka waktu tertentu, Informasi Publik yang wajib diumumkan\r\nsecara sertamerta, yang disampaikan secara spontan, pada saat itu juga, dan Informasi\r\nPublik yang wajib tersedia setiap saat. Informasi Publik disediakan dalam bentuk\r\ndokumen digital (softcopy) atau dokumen nondigital (hardcopy). Kementerian\r\nKeuangan selaku badan publik wajib mengumumkan Informasi Publik yang Wajib\r\nDiumumkan dan Disediakan. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan\r\nterbatas, dan rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan\r\numum didasarkan pada Pengujian Konsekuensi. Seluruh Infomasi Publik yang termuat\r\ndalam Keputusan PPID Kementerian Keuangan mengenai Daftar Informasi Publik\r\ndisimpan dan didokumentasikan dalam bentuk dokumen digital (softcopy) dan/ atau\r\ndokumen nondigital (hardcopy) serta memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.\r\nPermintaan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Keuangan dilakukan secara\r\ntertulis melalui media elektronik dan/ atau nonelektronik. PPID Kementerian\r\nKeuangan atau PPID Pelaksana wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis paling\r\nlama 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya Permintaan Informasi Publik, sesuai\r\ndengan contoh format tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan bagian\r\ntidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pelayanan Permintaan Informasi Publik\r\noleh PPID Kementerian Keuangan dilakukan terhadap Permintaan Informasi Publik\r\nyang ditujukan kepada Kementerian Keuangan, Menteri, dan/ atau wakil Menteri\r\ndengan menggunakan dasar peraturan perundang-undangan mengenai keterbukaan Informasi Publik, dan/atau PPID Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan\r\nselaku badan publik dapat memberikan bantuan kedinasan di bidang layanan Informasi\r\nPublik. Standar pelayanan Informasi Publik disusun dan ditetapkan oleh PPID\r\nKementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan\r\nmengenai keterbukaan Informasi Publik. Atasan PPID Kementerian Keuangan atau\r\nAtasan PPID Pelaksana melalui surat kuasa dapat memberikan kuasa. Laporan layanan\r\nInformasi Publik terdiri atas laporan layanan Informasi PubHk PPID Tingkat III, laporan\r\nlayanan Informasi Publik PPID Tingkat II, laporan layanan Informasi Publik PPID Tingkat\r\nI, dan d. laporan layanan Informasi Publik PPID Kementerian Keuangan. Permin taan\r\nInformasi Pu blik dan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang sedang berproses\r\ndilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.01/2019. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Juli 2022. \n Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan\r\nNomor 129/PMK.01/2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik oleh Pejabat\r\nPengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan dan Perangkat Pejabat\r\nPengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 1018), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 81 HLM, Lampiran halaman 65-81. \n \n

","regulatory_relationship","scope_and_parties","policy_content","transitional_provisions","sanctions","revokes",[101],{"_102":103,"_104":105,"_44":106},"text","PMK No. 129/PMK.01/2019 Tahun 2019 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik Oleh Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan Dan Perangkat Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Keuangan","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/128157/pmk-no-129pmk012019-tahun-2019","db61b3c5-f519-4db0-9705-fdf6146db993","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6cc53ac-b6ab-4e0d-aef2-a34218835ec7","notFound","actionData","errors"]