[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6c9f5ad-feb9-4b9f-8f11-6b46975edf92","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 2012 tentang Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan","short_title","Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2012","number","41","year","2012","published_date","2012-03-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","25005e56-1478-479f-a566-310826679c75","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Pemerintah (PP)","short_name","PP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2012
Peraturan Pemerintah (PP) NO. 41, LN. 2012 No. 72, TLN No. 5296, LL SETNEG : 18 HLM
Peraturan Pemerintah (PP) TENTANG Alat Dan Mesin Peternakan Dan Kesehatan Hewan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Maret 2012. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Pemerintah ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Tujuannya adalah untuk mengatur alat dan mesin yang digunakan dalam peternakan dan kesehatan hewan, termasuk pengadaan, standardisasi, sertifikasi, peredaran, dan penggunaan. Kebijakan ini membagi jenis alat dan mesin menjadi dua kategori utama: alat dan mesin peternakan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengadaan alat dan mesin harus mengutamakan produksi dalam negeri, namun dalam kondisi tertentu dapat dilakukan impor. Semua alat dan mesin harus memenuhi standar nasional dan mendapatkan sertifikasi yang diperlukan. Penggunaan alat dan mesin yang memerlukan keahlian khusus harus dilakukan oleh individu yang terlatih dan bersertifikat. Pembinaan dan pengawasan dilakukan oleh Menteri terkait, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan masing-masing.","transitional_provisions","sanctions","1. Badan usaha yang memasukkan alat dan mesin dari luar negeri tanpa izin dikenai sanksi pencabutan izin usaha dan penarikan alat dari peredaran. 2. Lembaga penguji yang tidak melaporkan kegiatan uji dikenai sanksi peringatan tertulis dan penghentian sementara. 3. Pelanggaran terhadap kewajiban pelabelan dan brosur berbahasa Indonesia dikenai sanksi penghentian sementara, penarikan, pencabutan izin usaha, dan denda administratif. 4. Pelanggaran terhadap kewajiban pelayanan purna jual dikenai sanksi peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin usaha, penarikan, atau denda administratif. 5. Pelanggaran terhadap kewajiban alih teknologi dan pelatihan dikenai sanksi peringatan tertulis, penghentian sementara, pencabutan izin usaha, penarikan, atau denda. 6. Badan usaha yang tidak menerima pengawas dikenai sanksi penghentian sementara dan penarikan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT REGULATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 41 OF 2012
CONCERNING
LIVESTOCK AND ANIMAL HEALTH EQUIPMENT AND MACHINERY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 26 and Article 55 paragraph (4) of Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health, it is necessary to stipulate a Government Regulation concerning Livestock and Animal Health Equipment and Machinery; \n \n
In view of:	\n \n Article 5 paragraph (2) of the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia; \n Law Number 18 of 2009 concerning Animal Husbandry and Animal Health (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2009 Number 84, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5015); \n \n

DECIDES:

\n\n \n \n \n

To stipulate:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6c9f5ad-feb9-4b9f-8f11-6b46975edf92","actionData","errors"]