[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6c64694-8b7c-4267-a172-d73215f0b544","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":80,"_81":-5,"_82":83,"_84":85,"_86":-5,"_87":88,"_89":85,"_90":85,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2020 tentang PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Landak Nomor 8 Tahun 2020","number","8","year","2020","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67,70],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional",{"_53":71,"_54":72,"_56":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Landak","place_of_enactment","Ngabang","theme","PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENDIDIKAN
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD.2020/NO.8, LL Kab. Landak : 24 HAL
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka meningkatkan budaya gemar membaca di Daerah perlu didukung dengan keberadaan Perpustakaan sebagai sarana pendidikan, sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, penelitian, rekreasi dan pelestarian budaya yang sesuai dengan karakteristik Daerah; \n Dasar hukum Perda ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945, UU No. 55 Tahun 1999, UU No. 43 Tahun 2007, UU No. 23 Tahun 2014, PP No. 24 Tahun 2014. \n Dalam Perda ini diatur tentang Ketentuan Umum; Hak, Kewajiban dan Kewenangan; Standar Perpustakaan; Koleksi Perpustakaan; Sarana dan Prasarana Perpustakaan; Pelayanan Perpustakaan; Tenaga Perpustakaan; Penyelenggaraan Perpustakaan; Jenis Perpustakaan; Kerjasama dan Peran Serta Masyarakat; Pembudayaan Kegemaran Membaca; Naskah Kuno; Pembinaan dan Pengawasan; Pendanaan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 19 Halaman dan 5 Halaman Penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk meningkatkan budaya gemar membaca di Kabupaten Landak melalui penyelenggaraan perpustakaan yang efektif dan sesuai dengan karakteristik daerah. Kebijakan ini mengatur berbagai aspek penyelenggaraan perpustakaan, termasuk kewajiban dan kewenangan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban tenaga perpustakaan dan masyarakat, standar perpustakaan, koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, serta jenis-jenis perpustakaan.

Kewenangan dan Kewajiban Pemerintah Daerah: Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menjamin kelangsungan penyelenggaraan perpustakaan, ketersediaan layanan yang merata, dan pengembangan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat. Pemerintah Daerah juga berwenang menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan perpustakaan, mengatur dan mengawasi penyelenggaraan perpustakaan, serta mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara.

Hak dan Kewajiban Tenaga Perpustakaan dan Masyarakat: Tenaga perpustakaan berhak atas penghasilan yang layak, tunjangan pengembangan profesi, dan kesempatan untuk menggunakan fasilitas perpustakaan. Masyarakat memiliki hak yang sama untuk memperoleh layanan perpustakaan, mendirikan perpustakaan, dan berperan serta dalam pengawasan penyelenggaraan perpustakaan. Masyarakat juga berkewajiban menjaga kelestarian koleksi perpustakaan dan mendukung penyediaan fasilitas layanan perpustakaan.

Standar Perpustakaan: Peraturan ini menetapkan standar perpustakaan yang mencakup standar koleksi, sarana dan prasarana, pelayanan, tenaga perpustakaan, penyelenggaraan, dan pengelolaan perpustakaan. Standar ini digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan.

Jenis Perpustakaan: Peraturan ini mengatur berbagai jenis perpustakaan, termasuk perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, perpustakaan perguruan tinggi, dan perpustakaan khusus. Setiap jenis perpustakaan memiliki ketentuan khusus terkait penyelenggaraan dan pengelolaannya.

","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF LANDAK
THE PROVINCE OF WEST KALIMANTAN

REGIONAL REGULATION OF LANDAK REGENCY
NUMBER 8 OF 2020
on
LIBRARY MANAGEMENT

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF LANDAK,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

that in order to improve the culture of reading in the region, it needs to be supported by the existence of a Library as a means of education, a source of information, science and technology, research, recreation and preservation of culture that is in accordance with the characteristics of the region;
that based on the provisions of Article 10 letter a of Law Number 43 of 2007 on Libraries, the regional government is authorized to establish regional policies in the development and advancement of libraries;
that based on the considerations as intended in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Library Management;

Beari

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6c64694-8b7c-4267-a172-d73215f0b544","actionData","errors"]