[{"_1":2,"_132":-5,"_133":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6b2b469-0275-472f-b113-b10dc0c4a241","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_128":129,"_130":131},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_126":127},"title","Undang-undang (UU) Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia","short_title","Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 2008","number","37","year","2008","published_date","2008-10-07","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"83cf7aa3-07dc-4292-9807-b06fe839e651","Pembentukan Lembaga Negara",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"d2d49d5d-454e-4e68-886a-ddc0e0dc4c24","Tata Kelola Administrasi Publik","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Ombudsman Republik Indonesia","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2008
Undang-undang (UU) NO. 37, LN.2008/NO.139, TLN NO.4899, LL SETNEG : 22 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Ombudsman Republik Indonesia
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Oktober 2008. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman Nasional","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan: Undang-Undang ini dibentuk untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih, dan efisien dengan meningkatkan pelayanan publik dan penegakan hukum. Pembentukan Ombudsman bertujuan untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara.

Ketentuan Substansial: Ombudsman adalah lembaga negara yang mandiri dan tidak memiliki hubungan organik dengan lembaga lain. Ombudsman berwenang mengawasi pelayanan publik yang diselenggarakan oleh negara, BUMN, BUMD, dan badan swasta yang menggunakan dana publik. Ombudsman bertugas menerima laporan maladministrasi, melakukan investigasi, dan memberikan rekomendasi. Ombudsman juga dapat melakukan mediasi dan konsiliasi serta memberikan saran kepada pemerintah untuk perbaikan pelayanan publik.

","transitional_provisions","1. Komisi Ombudsman Nasional yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 2000 dinyatakan sebagai Ombudsman menurut Undang-Undang ini.\n2. Ketua, Wakil Ketua, dan anggota Komisi Ombudsman Nasional tetap menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan Undang-Undang ini sampai ditetapkannya keanggotaan Ombudsman yang baru.\n3. Semua Laporan yang sedang diperiksa oleh Komisi Ombudsman Nasional tetap dilanjutkan penyelesaiannya berdasarkan Undang-Undang ini.\n4. Dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak mulai berlakunya Undang-Undang ini, susunan organisasi, keanggotaan, tugas, dan wewenang serta ketentuan prosedur pemeriksaan dan penyelesaian Laporan Komisi Ombudsman Nasional harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini.","sanctions","1. Setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).\n2. Terlapor dan atasan Terlapor yang melanggar ketentuan dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review",[119],{"_120":121,"_122":123,"_124":125},"nomor_putusan","62/PUU-VIII/2010","link","https://peraturan.bpk.go.id/DownloadUjiMateri/109/putusan_sidang_PUTUSAN%2062%20PUU%20VII%202010%20-%20TELAH%20BACA.pdf","teks","Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 37 OF 2008
ON
THE OMBUDSMAN OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering :

that services to the public and law enforcement carried out in the context of state and government administration are an inseparable part of efforts to create good, clean and efficient governance in order to improve welfare and create justice and legal certainty for all citizens as referred to in the 1945 Constitution of the State of the Republic of Indonesia;
that the supervision of services organized by state and government administrators is an important element in efforts to create good, clean and efficient governance and is at the same time an implementation of the principles of democracy that need to be developed and applied in order to prevent and eliminate abuse of authority by state

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6b2b469-0275-472f-b113-b10dc0c4a241","actionData","errors"]