[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","b6b21944-2115-4aca-be30-e5e1175720cd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":84,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2019 tentang PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2019","number","04","year","2019","published_date","2019-07-09","effective_date","2019-07-10","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Dompu","place_of_enactment","Dompu","theme","PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 04, BAGIAN HUKUM KABUPATEN DOMPU
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN
ABSTRAK:	\n \n a.\tbahwa setiap perusahaan hams dapat menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, sesuai dengan Iingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaannya;\r\nb.\tbahwa untuk mensinergikan program tanggung jawab sosial dan Iingkungan perusahaan yang dilaksanakan perusahaan dengan programpembangunan di daerah, diperlukan regulasi yang dapatmenjadi pedoman bagi\r\nsemua pihak;\r\n \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik IndonesiaTahun 1945; Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas \n Peraturan daerah tersebut mengatur:\r\na.\tKETENTUAN UMUM;\r\nb.\tTANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN;\r\nc.\tPENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN;\r\nd.\tPENGELOLA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN;\r\ne.\tTATA CARA PEREKRUTAN ANGGOTA FORUM TJSLP;\r\nf.\tTATA CARA PENGELOLAAN;\r\ng.\tPENGGUNAAN DANA TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN;\r\nh.\tLAPORAN PENGUNAAN DANA PENGELOLAAN TANGGUNGJAWAB SOSIAL LINGKUNGAN PERUSAHAAN;\r\ni.\tPENGAWASAN;\r\nj.\tPENGHARGAAN;\r\nk.\tKETENTUAN PENUTUP\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juli 2019. \n - \n Forum TJSLP Kabupaten Dompu harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini. \n 20 \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 04 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TJSLP) dibentuk dengan maksud memberikan kepastian hukum, mensinergikan program TJSLP dengan pembangunan daerah, dan meningkatkan kesadaran perusahaan serta masyarakat terhadap pelaksanaan TJSLP.

Tujuan peraturan ini adalah mewujudkan batasan yang jelas tentang pelaksanaan TJSLP, mengoptimalkan peran perusahaan dalam pembangunan daerah, mewujudkan konsistensi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi program TJSLP, serta menghindari penyalahgunaan pengelolaan TJSLP.

Ketentuan substansial mencakup kewajiban perusahaan untuk melaksanakan TJSLP, dengan pengecualian bagi UMKM. BUMN dan BUMD dapat memberikan dana TJSLP untuk pembinaan usaha kecil/koperasi serta masyarakat sekitar. Pengelolaan TJSLP meliputi pendataan perusahaan, penyusunan program, dan pendistribusian dana. Program pembangunan yang didanai TJSLP meliputi bidang pendidikan, kesehatan, pertanian, sosial, ekonomi rakyat, seni, budaya, dan bidang lainnya yang disepakati oleh forum TJSLP.

Forum TJSLP dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati Dompu dengan fungsi sosialisasi, fasilitasi, pendataan, dan pemberian apresiasi. Tugas Forum TJSLP antara lain mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pendistribusian dana, melakukan monitoring dan evaluasi, serta membuat laporan. Forum TJSLP terdiri dari unsur akademisi, masyarakat, dan perusahaan pembayar TJSLP.

","transitional_provisions","1. Forum TJSLP Kabupaten Dompu harus terbentuk paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF DOMPU
THE PROVINCE OF WEST NUSA TENGGARA

REGIONAL REGULATION OF DOMPU REGENCY
NUMBER 04 OF 2019
ON
MANAGEMENT OF CORPORATE SOCIAL AND
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF DOMPU,

\n\n \n \n

Menimbang :

Considering / Whereas every company must be able to create harmonious and balanced relations, in accordance with the environment, values, norms and culture of the local community as a form of its corporate social responsibility;
Considering / Whereas the efforts as referred to in letter a can be carried out well if there is a synergistic relationship between the regional government and business actors and the community;
Considering / Whereas to synergize the corporate social and environmental responsibility programs implemented by companies with development programs in the region, regulations are needed that can become guidelines for all

","pdf_url","/proxy/pdf?id=b6b21944-2115-4aca-be30-e5e1175720cd","actionData","errors"]