Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 8 Tahun 2022

(-)

Peraturan Badan ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan menjamin hak masyarakat atas akses informasi di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Latar belakangnya adalah kewajiban BP2MI sebagai badan publik untuk membuka akses informasi kepada masyarakat luas, khususnya dalam bidang penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup klasifikasi informasi (Informasi Publik yang wajib dibuka dan Informasi Publik yang tidak dapat diberikan), kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi (atasan PPID, PPID, PPID pelaksana, tim pertimbangan, dan petugas pelayanan Informasi Publik) beserta tugas dan wewenangnya, mekanisme pelayanan informasi publik (mekanisme permintaan informasi, pengajuan keberatan, biaya dan maklumat pelayanan informasi), penyelesaian sengketa informasi publik, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan informasi publik.

Peraturan ini mengatur hak dan kewajiban pemohon informasi, termasuk persyaratan yang harus dipenuhi dalam mengajukan permintaan informasi. BP2MI wajib menyediakan informasi secara efektif dan efisien, serta memperhatikan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. PPID memiliki kewenangan untuk melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi Publik yang dikecualikan.

(-)

(-)